PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Pandeglang menyindir soal pembelian kendaraan dinas bupati baru berupa Toyota Prado seharga Rp1,9 miliar. Sindiran itu diluapkan mahasiswa dengan menggelar aksi teatrikal di depan gedung Setda Pandeglang, Rabu (13/3/2019).
Aksi teatrikal ini dilakukan sebagai bentuk sindiran terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Termasuk kebijakan yang kini menjadi polemik, pembelian Kendaraan Dinas Bupati jenis Toyota Land Cruiser Prado senilai Rp1,9 miliar.
Aksi teatrikal ini diperankan oleh sejumlah mahasiswa. Mereka menggambarkan kondisi ibu hamil yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena buruknya infrastruktur.
Namun di satu sisi, bupati malah asyik menunggangi mobil dinas barunya di lintasan penuh lumpur. Mobil itu disimulasikan dalam bentuk imitasi dari anyaman bambu.
“Aksi teatrikal ini bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Disaat rakyat selama ini masih kesulitan memperoleh infrastruktur layak, namun di lain sisi, Pemkab malah mengalokasikan anggaran pembelian kendaraan dinas mewah,” kata Ketua PC IMM Pandeglang, Ahmad Fauzi kecewa.
Menurut dia, kebijakan tersebut dianggap aneh ketika APBD Pandeglang masih minim. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, Pemda malah mengeluarkan kebijakan yang tidak mengembirakan.
“Kalau pembelian kendaraan dinas itu untuk memudahkan dalam menjangkau akses jalan di Pandeglang, seharusnya pemerintah membetulkan infrastruktur yang rusak,” sindirnya.
Oleh sebab itu, mahasiswa menekankan rencana pembangunan yang lebih prioritas ketimbang mengadakan kendaraan dinas mewah.
“Padahal saya kira mobil semahal itu, ketika masih ada mobil yang lebih murah, kan tidak perlu dibelikan mobil itu (Toyota Prado),” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani mengaku, alasan pembelian itu dianggap rasional mengingat sebagian kondisi jalan di Pandeglang yang sulit ditembus bila menggunakan kendaraan dinas yang saat ini dipakai bupati berupa Toyota Vellfire.
“Kalau pakai Vellfire kan mentok, karena kondisi jalannya seperti itu (rusak), seperti di Selatan. Kalau mentok lagi mentok lagi, maka pemeliharaannya kan lebih gede. Maka nya beli Prado,” katanya.
Ramadani menjelaskan, penggunaan dua unit kendaraan dinas oleh bupati pun dianggap wajar. Karena satu unit diperuntukkan bagi kendaraan kedinasan, sedangkan satu lagi untuk kendaraan operasional.
“Enggak ada masalah sepanjang fasilitasnya tidak bertentangan,” bela Ramadani.
Diketahui, tahun 2018 lalu Pemkab Pandeglang menganggarkan pembelian kendaraan dinas mencapai Rp5,2 miliar. Salah satu peruntukkannya guna membeli kendaraan dinas baru bupati berupa Toyota Prado seharga Rp1,9 miliar. (Red-02).
