• Home
  • Politics
  • News
  • Business
  • Culture
  • National
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Travel
  • Opinion
Sabtu, Februari 27, 2021
Banten Headline
  • Login
  • Home
  • News
    • Ekonomi
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Hukrim
  • Pemerintahan
    • Banten
    • Serang
    • Cilegon
    • Pandeglang
    • Lebak
    • Tangerang Raya
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Bencana Alam
    • Sosial
  • Budaya Pariwisata
    • Pariwisata
  • Gaya Hidup
    • Event
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Ekonomi
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Hukrim
  • Pemerintahan
    • Banten
    • Serang
    • Cilegon
    • Pandeglang
    • Lebak
    • Tangerang Raya
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Bencana Alam
    • Sosial
  • Budaya Pariwisata
    • Pariwisata
  • Gaya Hidup
    • Event
  • Olahraga
No Result
View All Result
Banten Headline
No Result
View All Result

TP4D Tak Dilirik, Pemda Gandeng BPKP Salurkan Bantuan Tsunami

TP4D Tak Dilirik, Pemda Gandeng BPKP Salurkan Bantuan Tsunami

Plt DPMPD Pandeglang, Ramadani.

PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengatakan bahwa pengelolaan dana bantuan tsunami Selat Sunda, dilakukan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Pandeglang.

Langkah itu dianggap sesuai dengan saran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB).

Pernyataan ini, sekaligus menepis anggapan bahwa Pemkab tidak melirik Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Pandeglang dalam proses penyaluran bantuan tsunami.

“Pendampingannya dari inspektorat dan BPKP. Dan hasil laporannya sudah kita rilis. Bukan tidak mau melibatkan TP4D, tapi aturannya sudah seperti itu arahan dari BNPB,” ujar Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani kepada wartawan di kantornya, Rabu (13/3/2019).

Ramadani membantah bila penyaluran dana bantuan tsunami dinilai tidak transparan. Sebab selama ini, laporan pemanfaatan dana bantuan selalu dirilis ke BPKP dan Inspetorat. Malah beberapa waktu lalu, pendampingan dilakukan selama satu pekan.

“Pendampingan sudah dilakukan. Mereka audit, cek dan ricek beberapa kali. Bahkan yang terakhir kali mereka mendampingi selama 1 minggu,” imbuhnya.

Ramadani menjelaskan, tidak dilibatkannya TP4D dalam proses pendistribusian dana bantuan, lantaran pihaknya mengikuti arahan otoritas yang lebih tinggi. Lagi pula, dirinya tidak berwenang menentukan lembaga yang digandeng dalam penyaluran bantuan.

“Kita gimana dari tim. Kalau saya kan hanya bendahara. Kalau Sekda ingin melibatkan TP4D, maka harus dilevel pimpinan. Kalau saya hanya bendahara,” terangnya.

Dia menyebutkan, total bantuan tsunami yang masuk dari perorangan, lembaga non pemerintaha, maupun instansi lainnya, mencapai Rp5,6 miliar. Namun kini hanya tersisa Rp3 miliar, lantaran Rp2,6 miliar nya sudah disalurkan untuk berbagai keperluan.

“Yang sudah keluar untuk pembangunan Huntara, operasional prajurit, maupun Mamin pengungsi,” sebutnya.

Saat ini dana tersebut masih ditampung di rekening bantuan tsunami Selat Sunda. Namun bila masa transisi pemulihan berakhir tanggal 6 April mendatang, maka donasi itu akan dimasukkan ke kas daerah dan akan dikelola berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan secara umum.

“Namun peruntukkannya harus tetap untuk bantuan tsunami. Hanya saja proses mekanismenya pakai pengelolaan keuangan secara umum. Jika tidak diperpanjang, maka rekening bantuan akan kami tutup,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Nina Kartini menilai bahwa penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan tsunami dinilai tidak transparan. Pasalnya,

Pemkab tidak melaporkan sama sekali total bantuan yang diterima maupun yang sudah disalurkan ke TP4D Kejari Pandeglang.

“Sejauh ini sumbangan yang diterima dan dikeluarkan Pemda, belum ada laporan. Padahal info yang kami dapat sudah miliaran. Tapi dikeluarkannya kemana-kemana belum ada,” katanya, Selasa (12/3/2019) (Red-02).

ShareTweetShare
Previous Post

Penyaluran Bantuan Korban Tsunami Belum Transparan

Next Post

IMM Pandeglang Gelar Aksi Teatrikal Sindir Mobil Dinas Bupati Seharga Rp1,9 Miliar

Related Posts

CAPAIAN PEMBANGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2020
Kota Serang

CAPAIAN PEMBANGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2020

Desember 21, 2020
Natal dan Tahun Baru, Gubernur Banten Imbau Warga Tetap Patuhi Protokol Covid-19
COVIC 19

Natal dan Tahun Baru, Gubernur Banten Imbau Warga Tetap Patuhi Protokol Covid-19

Desember 21, 2020
Pemkab Serang Raih Innovative Government Award 2020
Kabupaten Serang

Pemkab Serang Raih Innovative Government Award 2020

Desember 18, 2020
Next Post
IMM Pandeglang Gelar Aksi Teatrikal Sindir Mobil Dinas Bupati Seharga Rp1,9 Miliar

IMM Pandeglang Gelar Aksi Teatrikal Sindir Mobil Dinas Bupati Seharga Rp1,9 Miliar

Tour showcases shared art history of Indonesia and Singapore

80 Peserta Ikuti Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten

80 Peserta Ikuti Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten

Banten Headline Adalah Sebuah Media Digital Yang Memberitakan Khususnya Seputar Banten

  • About
  • Advertise
  • Careers
  • Contact

Copyright 2019 bantenheadline.com All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • News
  • Business
  • Culture
  • National
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Travel
  • Opinion

Copyright 2019 bantenheadline.com All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In