PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pandeglang membantah jika dianggap setengah hati dalam menata destinasi wisata di Pandeglang. Ia pun menolak tudingan yang dilontarkan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Pandeglang beberapa waktu lalu soal tidak maksimalnya pemerintah dalam mengelola pariwisata.
“Tidak seperti itu, kan penataan satu per satu. Anggaran semua difokuskan dalam satu tahun sampai tahun 2019,” bantah Kepala Dispar Pandeglang, Asmani Raneyanti, Senin (28/10).
Baca juga: Datangi Dewan, PHRI Ngeluh Soal Pemkab yang Dinilai Tidak Serius Kembangkan Pariwisata
Dirinya mengklaim, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memoles pariwisata di Pandeglang dengan segala keterbatasan.
“Kalau tidak maksimal, mungkin pandangan dia (PHRI). Kita sudah melakukan upaya maksimal. SDM-nya, kita tata juga supaya tidak trauma dengan trauma healingnya, masyarakatnya, pesona wisatanya, di pinggir pantai itu sudah maksimal,” jelasnya.
Akan tetapi, dia mengaku kini tidak memiliki anggaran untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Selama tahun 2019, anggaran promosi wisata hanya difokuskan untuk kegiatan Pandeglang Culture Festival dan Festival Tanjung Lesung.
Baca juga: Punya Potensi Destinasi Melimpah, Dispar Ngaku Tak Ada Anggaran Promosikan Wisata Pandeglang
Bahkan penataan destinasi pun Dispar angkat tangan lantaran sebagian anggaran pemerintah daerah akan tersedot untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
“Masalah penataan destinasi tahun depan, kan kita akan menghadapi Pilkada, jadi saya belum janji lah. Karena anggaran-anggaran juga terserap ke sana (Pilkada). Jadi kami hanya dapat separuhnya,” sambungnya.
Adapun cara yang akan diupayakan mempromosikan wisata di Pandeglang, dengan melobi instansi terkait untuk membantu pembiayaan promosi.
“Kami saat ini sedang kerjasama dengan Genpi (Generasi Pesona Indonesia). Karena kalau bikin promosikan pakai uang, misal untuk membuat videonya, sosialisasi di media-media, nah kita sedang upayakan dengan Genpi-Genpi yang ada,” jelasnya.
Sebelumnya, PHRI Pandeglang mempertanyakan keserius pemerintah dalam menata destinasi wisata di Pandeglang.
Pasalnya hingga kini, niat pemerintah untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih maju tidak kunjung terlihat. Malah hampir satu tahun pasca tsunami Selat Sunda, industri pariwisata di Pandeglang tak juga membaik.
Keluhan itu diutarakan PHRI saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Pandeglang di ruang Bamus DPRD Pandeglang, Jumat (25/10). (Red-02).
(Red-02).
