LEBAK, BantenHeadline.com – Massa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Jumat (11/1/2019). Massa mendesak agar Puskesmas di Kabupaten Lebak meningkatkan pelayanan kesehatan dengan tidak membeda-bedakan pelayanan masyarakat, serta menindak oknum petugas yang diduga melakukan pungutan liar pembayaran obat.
Koordinator aksi Ahmad Fauzi mengungkapkan, bahwa pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas masih belum maksimal, mulai dari pemberian obat dan pembayaran untuk pasien non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Kami berobat untuk sembuh, bukan untuk mati,” katanya dalam orasi melalui pengeras suara.
Menurutnya dari 42 Puskesmas yang tersebar di 28 kecamatan, puluhan Puskesmas sudah memiliki ruang rawat inap. Namun ironisnya kondisi ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum petugas untuk melakukan pungutan pembayaran yang tidak wajar. Pihaknya juga meragukan kualitas obat yang diberikan kepada pasien miskin.
“Oleh karena itu, kami dari Kumala mendesak kepada Dinkes Lebak segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Agar pelayanan kesehatan bisa optimal bagi masyarakat,” katanya.
Kepada massa aksi, Kepala Dinkes Lebak, HM Sukirman berjanji akan menindaklanjuti masukan dari mahasiswa.
“Adanya masukan ini jelas akan ditindaklanjuti dan akan dituangkan dalam kegiatan evaluasi tahun 2019. Tapi kita tidak bisa mengintervensi (kwalitas pelayanan) terkait RSUD Adjidarmo, karena bukan di bawah Dinkes.
Namun Sukirman menegaskan, bahwa kwalitas obat yang diberikan kepada pasien merupakan kewenangan dokter bukan Dinkes.
“Dan perlu diketahui bahwa kwalitas obat itu kewenangan dokter. Namun ia memastikan bahwa standar obat yang diberikan sudah sesuai aturan.
“Standar obat sesuai Permenkes dan pengadaannya secara e-katalog. E-katalog ini secara penyalurannya tidak main-main karena diberikan oleh Kementeriannya,” ujar Sukirman kepada massa aksi. (Red-04).
