SERANG, BantenHeadline.com – Menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) Banten 2017, Pemerintah Provinsi Banten berencana melantik sekitar 900 pejabat Eselon II hingga Eselon IV yang direncanakan digelar pada hari Jum’at 13 Januari 2017. Kondisi tersebut menuai respon Pengamat Politik Banten, Eko Supriatno, yang menilai bahwa pelantikan pejabat tersebut sangat berpotensi ter-intervensi kepentingan politik.
Eko menuturkan, bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan, karena secara global dari 4,5 juta PNS hanya 5% yang memiliki kompetensi di bidangnya. Bahkan 50% dari total PNS tersebut dianggap tidak memiliki kapasitas.
“Kapasitas bekerja mereka hanya untuk menunggu perintah, instruksi atau arahan dan belum mampu bekerja secara mandiri. Hal itu mengonfirmasi patologi birokrasi yang selama ini betah dalam budaya PNS,” kata Penulis Buku “Politik Sambalado” itu, Rabu, (11/01).
Menurutnya Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Banten Nata Irawan harus bisa menempatkan pejabat Eselon II khususnya, yang memiliki integritas, kapasitas, kinerja, dan produktivitas yang baik.
“Komposisinya ternyata sangatlah rendah yaitu hanya 5%, sedangkan 95% yang berkompetensi sebaliknya. Inikan sangat mengkhawatirkan kalau sampai pejabat Eselon II ditempatkan pada posisi itu,” tukasnya.
Sementara terkaiy PNS yang pernah melakukan pelanggaran kampanye, Eko juga berharap Plt. Gubernur mempertimbangkan hal tersebut dan berfikir ulang.
“Mari jadikan rotasi dan mutasi ini sebagai sarana koreksi perbaikan pemerintahan. Peran pimpinan daerah sangat vital untuk memajukan daerah, dan keduanya tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan elemen lain, terutama birokrasi. Hendaknya semua pihak menyadari bahwa pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) adalah wewenang Plt. Gubernur Banten (Nata). Karena itu perlu menghindari intervensi untuk kepentingan politik sesaat,” pungkasnya. (Red – 05).
