KOTA SERANG, BantenHeadline.com – Usai ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih dalam Pleno Terbuka Penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kota Serang di sebuah hotel di Kota Serang, Sabtu (11/8/2018), Syafrudin dan Subadri Usuludin langsung diberondong pertanyaan oleh sejumlah wartawan tentang program 100 hari kerja.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang terpilih Syafrudin menegaskan, bahwa program 100 hari kerja sudah menjadi pembahasan dengan Wakilnya Subadri sejak jauh hari.
“Kami ingin dilakukan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima-red). Mereka ditata di tempat yang benar dan tidak semrawut. Tentunya dengan pendekatan persuasiv dengan pedagang, disiapkan tempatnya dulu, dimusyawarahkan, baru kemudian ditertibkan,” tegasnya.
Syafrudin menambahkan, ia juga ingin Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten terjaga kebersihannya, serta meminimalisir kemacetan lalu lintas.
Bahkan kepada wartawan Syafrudin memastikan, bahwa program 100 hari kerjanya sudah diantisipasi dengan kesiapan dana pendukung dari APBD.
“Intinya kami ingin melakukan pembenahan yang perubahannya bisa dilihat langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara Wakil Walikota Serang terpilih Subadri Usuludin, saat ditanya tentang Reformasi Birokrasi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menegaskan, bahwa untuk mendukung program kerja, bukan tidak mungkin bila nantinya hal tersebut dilakukan.
“Oh Iya, Insya Allah! Kami akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, tidak dengan serta merta tapi, ya. Yang jelas, kalau saja berpikiran untuk memajukan Kota Serang harus dimulai dari pemangku pemimpinnya. Percuma, hal yang mustahil, kalau para OPD-nya tidak seiring,” tegas Subadri yang kemudian di-amini oleh Syafrudin yang berdiri di sampingnya.
Namun Subadri mejelaskan, bahwa Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mengacu pada hasil penilaian saat program 100 hari tersebut berjalan.
“Kami akan membangun sinergi dan kebersamaan dengan semua stik holder yg ada. Setelah itu kalau memang 100 hari ke depan ada yang mesti dievaluasi, ya dievaluasi,” jelasnya.
Tingginya angka pengangguran juga menjadi hal yang menurutnya harus segera disikapi, salah satunya dengan menyesuaikan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dengan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Itu sudah kami masukkan ke visi misi kami. Diawali dengan merubah RTRW, karena RTRW yang ada belum menyerap angka pengangguran. Tapi mudah-mudahan pemerintah sekarang sudah merevisi RTRW yang ada,” ujar mantan Ketua DPRD Kota Serang itu. (Red-05).
