PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku tidak setuju atas peralihan sejumlah kewenangan ke Pemerintah Provinsi Banten. Alasannya, Irna menilai pola komunikasi akan sulit dibangun jika kewenangan tersebut ditarik Pemprov. Mengingat, Kepala Daerah-lah yang paham mengenai masalah di daerahnya.
“Bukan masalah efisien atau tidak, karena yang lebih paham kabupaten/kota itu adalah Kepala Daerah masing-masing. Sedangkan kalau harus ke provinsi kejauhanlah, apalagi kalau harus ngurus SMA/SMK, sementara provinsi komunikasi dan koordinasinya juga kurang,” ujarnya, Senin (03/10)
Irna menuturkan, meski kewenangan itu diambil alih oleh provinsi, namun pertanggung jawaban tetap berada di tingkat kabupaten kota. Bahkan Irna mempertanyakan perihal banyaknya kewenangan yang diambil alih, padahal potensi itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk menunjang pembangunan.
“Banyak Kepala Daerah yang komplain, kenapa sih banyak kewenangan yang dicabut? Kita juga terus melakukan upaya agar kewenangannya tidak diambil oleh provinsi dan kembali ke kita. Mudah-mudahan ada lembaga yang bisa mewadahi agar kewenangan kita bisa kembali lagi, tapi desakan ini juga gaungnya harus kenceng, dan pemerintah juga bisa melakukan revisi lagi,” terang isteri mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah itu. (Red – 02).
