PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Sebanyak 2.000 Kepala Keluarga (KK) di Pandeglang akan digusur. Hal ini menyusul adanya proyek reaktivasi kereta api Rangkasbitung-Labuan oleh Kementerian Perhubungan.
Namun begitu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Tata Nanzar Riyadi mengungkapkan, pemerintah maupun PT. KAI tidak menyiapkan anggaran untuk merelokasi pemukiman warga yang telah menetap dilahan milik PT. KAI selama puluhan tahun itu.
“Hanya relokasi untuk pendidikan, kesehatan, tempat ibadah. Namun itu nanti dipikirkan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Masyarakat juga tidak minta ganti rugi, tidak ada masalah, mereka sudah siap. Mereka justru terima kasih selama 31 tahun diberikan tempat,” klaimnya, Selasa (1/8).
Tata menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyelesaikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kecamatan Saketi hingga Labuan. Kemungkinan pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah dilaksanakan kegiatan di Rangkas ke Serang, kemudian baru Pandeglang.
“Diperkirakan, pembangunan di Pandeglang dimulai pada tahun 2018 atau 2019. Dan ini (reaktivasi rel kereta) adalah alternatif mengubah kemacetan di Pandeglang,” bebernya.
Mantan Kepala DKP itu menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk menghidupkan kembali seluruh jalur kereta api yang ada di Banten. Adapun rel kereta api yang dibangun tahun 1906 itu, akan melintasi 3 stasiun di Pandeglang, yakni Stasiun Saketi, Bojong, dan Picung.
“Untuk Saketi-Bayah, akan dilewati 3 stasiun, Saketi, Bojong, dan Picung. Kalau di Pandeglang, dari Kadomas hingga Labuan, tidak ada masalah,” tutupnya. (Red-02)
