PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Ribuan karyawan hotel di wilayah Carita hingga Sumur, Kabupaten Pandeglang, terancam dirumahkan. Hal ini karena sepinya pengujung yang datang ke wilayah tersebut, pasca gelombang tsunami menghantam Pandeglang 22 Desember 2018 lalu.
Hal itu terungkap saat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang melakukan audiensi dengan Bupati Pandeglang, di ruang Garuda Pendopo Bupati, Kamis (31/1).
Dari catatan PHRI, ada sekitar 2.000 karyawan yang bekerja dibidang perhotelan. Jumlah itu berasal dari seratusan hotel yang tergabung dalam keanggotaan PHRI.
Ketua PHRI Pandeglang, Widiasmanto menuturkan, sampai saat ini memang belum ada laporan pengelola hotel yang merumahkan karyawannya. Namun bila kondisi ini terus berlarut maka tidak menutup kemungkinan ribuan pegawai itu harus di PHK.
“Yang kami alami kondisi hotel masih sepi. Bahkan ada yang kosong yang sudah dirasakan 1 bulanan. Kalau ini terus menerus, sementara beban operasional kita besar, maka sekarang mau gimana gitu? Maka itu (dirumahkan) opsi terburuk. Namun kalau bisa kami berharap itu jangan sampai terjadi,” ungkap Widi.
Apalagi hingga kini, kata dia, belum ada garansi kapan situasi wisata di Pandeglang pulih kembali. Padahal dampak ini, bukan hanya menjadi kerugian perusahaan dan karyawan, namun juga pemerintah setempat. Mengingat hotel dan restoran memiliki andil cukup besar dalam memberi pendapatan bagi daerah.
“Yang dirasakan bukan hanya PHRI, tapi multiefek nya kemana-mana. Jadi kerugian bukan cuma dirasakan coorporate, karyawan, pemerintah juga mengalami kerugian yang sama. Karena kontribusi pajak dari perhotelan tidak bisa dibilang kecil,” sebutnya.
Oleh sebab itu Widi mendesak agar Pemerintah Daerah segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi tersebut. Dia mengusulkan agar recovery bencana tsunami di Pandeglang, mengadopsi langkah yang diterapkan untuk memulihkan bencana gempa bumi di Bali dan Lombok.
“Usulan kami, recovery-nya kita copy paste deh dengan Bali dan Lombok. Intervensi dari pusat turun, kegiatan Rakor-rakor itu dilakukan di daerah terdampak. Tapi kalau hanya Pemda, apalagi Pemprov juga belum membuka kran untuk meeting di hotel secara luas, ini akan menyulitkan kita,” bebernya.
Widi menyakini bila itu dilakukan, maka dapat memberi kepercayaan masyarakat bahwa destinasi wisata di Pandeglang sudah aman. Oleh karenanya, perlu dukungan semua pihak untuk bersinergi mengembalikan sektor ekonomi wisata Pandeglang.
“Harusnya ini dipikirkan bersama-sama. Bila pariwisata dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk membangkitkan perekonomian daerah, maka semua stekholder harus siap,” pesan General Menager Tanjung Lesung resort itu.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan, persoalan itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Mengingat peran wisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat begitu besar. Maka Pemkab berjanji untuk mengakomodir usulan para pelaku wisata termasuk PHRI.
“Kami juga harus memberi semangat. Lalu mereka menyampaikan aspirasi, pemerintah harus hadir agar mereka bisa kembali sehat. Salah satunya, nanti agenda kami akan kami arahkan ke sana, lalu keringanan pajak,” kata Irna.
Bahkan Pemkab juga bersedia memberlakukan aturan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 bagi pengelola hotel dan restoran di titik terdampak. Hal itu diharapkan bisa menanggulangi ancaman PHK bagi ribuan karyawan.
“Mereka mengusulkan UMK tidak dinaikan, disamakan dengan tahun 2018. Itu akan menjadi bahan regulasi yang akan kami keluarkan melalui Peraturan Bupati misalnya,” urai bupati.
“Kami akan memfasilitasi mereka bertemu dengan PLN, Telkom, BPJS, dan Perbankan untuk menggulirkan kredit investasi dengan bunga yang rendah,” sambung dia.
Irna menegaskan akan mengerahkan segala upaya dalam memulihkan sektor wisata dan perhotelan. Apalagi Kementerian Pariwisata sudah menekankan agar durasi recovery tidak lebih dari tiga bulan.
“Menpar menyatakan agar recovery tidak lebih dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, lumpuh benar ini sektor wisata. Sehingga harus kami tolong pelaku wisata. Bukan cuma PHRI, namun juga Balawista, Pokdarwis, dan yang lainnya,” tandas Irna. (Red-02).
