PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Dahsyatnya gelombang tsunami Selat Sunda yang melanda sebagian pesisir Kabupaten Pandeglang pada Desember 2018, nampaknya masih membekas dimasyarakat, baik yang menjadi korban ataupun tidak. Peristiwa itu menimbulkan trauma yang masih sulit dihilangkan.
Hal itu lah yang menjadi alasan sejumlah pihak enggan berkunjung terlebih dahulu ke beberapa lokasi wisata pantai di Pandeglang. Tak terkecuali dari kalangan pemerintah.
Bahkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pandeglang, Asmani Raneyanti menyebutkan, beberapa instansi di Pandeglang dan kementerian belum ingin mengagendakan kegiatannya di pesisir pantai.
Padahal Asmani mengaku, pihaknya sudah berusaha untuk meyakinkan dan sosialisasi mengenai pariwisata Pandeglang agar pulih kembali.
“Kami sudah sosialisasi terus menurus. Soal acara kedinasan yang belum seluruhnya di daerah terdampak, ya bagaimana dari kementerian juga masih trauma begitu,” katanya, Selasa (29/10).
Asmani menerangkan, meski pemerintah daerah melalui instruksi bupati sudah mengarahkan agar kegiatan kedinasan diadakan di daerah yang terdampak bencana, namun ia mengaku tidak bisa berbuat banyak bila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak tertarik.
“OPD sudah kami kasih tau. Kan tergantung OPD-nya. Kan itu instruksi bupati, tidak perlu lagi saya uar-uar lagi. Tinggal bagaimana OPD menyikapinya,” tuturnya.
Masalah tersebut tidak sampai di situ. Dia melanjutkan, kini Dispar juga seakan angkat tangan untuk mempromosikan destinasi wisata lantaran ketiadaan anggaran. Apalagi tahun depan akan diadakan hajat Pilkada Pandeglang 2020, sehingga sebagian anggaran akan tersedot ke agenda politik tersebut.
“Masalah penataan destinasi tahun depan, kan kita akan menghadapi Pilkada, jadi saya belum janji lah. Karena anggaran-anggaran juga terserap ke sana (Pilkada). Jadi kami hanya dapat separuhnya,” keluhnya. (Samsul).
