PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018), memporak porandakan sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Tsunami tidak hanya menghancurkan rumah penduduk, namun juga fasilitas umum lainnya.
Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengklaim bahwa kerusakan infrastruktur khususnya akses jalan dan jembatan tidak signifikan.
Kepala DPUPR Pandeglang, Girgijantoro menyebut, bencana tsunami yang tidak diawali oleh gempa, membuat mayoritas infrastruktur masih bertahan dengan baik. Kerusakan yang terjadi hanya segelintir dibeberapa kecamatan.
“Karena tsunami ini tidak diawali oleh gempa bumi, maka kerusakannya tidak banyak untuk jalan dan jembatan,” katanya, Rabu (2/1/2019).
Dia membeberkan, kerusakan fasilitas yang rusak terdapat di Kecamatan Sumur, tepatnya di ruas jalan Sumur-Taman Jaya di kilometer 6.5 hingga 7.5 dan kilometer 14 sampai 16. Kondisi kedua jalan tersebut tergolong rusak berat yang jika dihitung, nilai kerugian Rp8.1 miliar.
“Kemudian sebanyak 7 jembatan di ruas jalan milik kabupaten juga mengalami kerusakan dan 2 jembatan lain di jalan provinsi juga perlu ditangani,” imbuhnya.
Dia menerangkan, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan untuk menyusun rencana aksi. Jika sudah selesai, renaksi itu akan disampaikan ke BNPB untuk dilakukan rehabilitasi.
“Nantinya tim akan menyusun rencana aksi termasuk dari BNPB. Jika renaksi sudah selesai, baru pengajuan anggaran disampaikan. Rehabilitasi akan dilakukan menunggu anggaran bantuan dari pusat,” jelasnya.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Syarif Hidayat menyebutkan, pihaknya juga masih melakukan pendataan perihal pemukiman warga yang rusak alibat gelombang tsunami.
“Catatan sementara yang diterima, ada 116 rumah warga di Kecamatan Sukaresmi yang rusak. Sedangkan laporan dari kecamatan lain belum diterima,” sebutnya.
Menurut Syarif, saat ini pemerintah sedang fokus dalam pembenahan pasca bencana. Penanganan jangka pendek yang dilakukan DPKPP, yakni memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi di pengungsian tercukupi. Maka pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk menambah fasilitas sanitasi seperti tangki air dan toilet portable.
“Jangka pendeknya, kami dapat pinjaman toilet keliling, tangki air. Dan kami dapat dukungan dari PDAM. Untuk toilet kami terus meminta penambahan agar lebih memadai,” urai Syarif.
Syarif memastikan, rehabilitasi pemukiman warga nantinya akan dibuat seperti semula, bahkan akan memperhatikan PSU dan ruang terbuka hijau.
“Domian kita ini kan pemukiman, jadi kami pikirkan air dan sanitasinya. Jadi nanti baik yang baru maupun kondisi lama, tetap kami pikirkan hal itu. Layanan dasar harus menjadi prioritas,” tandasnya. (Red-02).
