PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Aplikasi pengaduan masyarakat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Bebeja, belum dioptimalkan oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, aplikasi itu diciptakan guna memudahkan masyarakat dalam melaporkan keluhan dan diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan cepat oleh pemangku kebijakan. Terlebih melalui aplikasi itu, Pandeglang berambisi menjadi Smart City.
Pasalnya sejak diluncurkan pada 17 Agustus lalu, jumlah penanganan laporan yang ditanggapi hanya sebanyak 6 tindakan, dari total 25 laporan yang sudah diterima.
Lambatnya tindak lanjut aduan itu, dikarenakan belum semua OPD terintegrasi dengan aplikasi Bebeja. Saat ini, aplikasi itu baru sebatas terintegrasi dengan beberapa OPD yang bersinggungan dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Memang masih banyak aduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh beberapa OPD bersangkutan. Hal ini diperparah dengan adanya mutasi formasi jabatan pejabat Eselon II pada pekan lalu yang mengikut sertakan beberapa OPD yang sudah terintegrasi,” ujar Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik) Pandeglang, Tubagus Nandar Suptandar, saat ditemui di Command Center, Senin (4/9).
Sehingga kata dia, dimungkinkan ada aduan yang tidak bisa direspon diakibatkan kewenangan yang berpindah. Karena akun Bebeja khusus OPD, dikendalikan oleh Kepala Instansi bersangkutan.
“Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan segera memberi user name dan password baru untuk akun OPD. Dengan begitu laporan masyarakat yang masuk bisa langsung direspon. Karena kalau lama dibiarkan seolah-olah aplikasi ini tidak berjalan,” kata Nandar.
“OPD yang belum terintegrasi dengan aplikasi Bebeja, ditargetkan pada bulan Oktober mendatang, bisa diselesaikan. Karena ibu bupati minta setelah 3 bulan peluncuran Command Center, aplikasi ini sudah berjalan optimal,” imbuhnya.
Nandar mengklaim, meski sosialisasi aplikasi besutan eBdesk Progresio itu belum masif, namun animo masyarakat dianggap sudah responsif. Hal ini dilihat dari jumlah aduan yang diterima sebanyak 25 laporan, yang didominasi oleh keluhan mengenai infrastruktur.
“Sosialisasi ke masyarakat memang belum optimal. Namun respon sudah banyak dari masyarakat. Sejauh ini sudah ada 25 aduan, yang mayoritas aduan soal infrastruktur dan ketertiban umum,” sebutnya. (Red-02).
