PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Sebanyak enam belas proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Pandeglang dinyatakan bermasalah. Belasan proyek itu dikelola oleh dua intansi, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Hal itu diketahui saat Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke DPUPR dan DPKPP, Kamis (31/10) siang.
Dari enam belas proyek bermasalah itu, Tanto mendapati ada enam paket tergolong kontrak kritis di DPUPR dan sisanya di DPKPP. Keenam belas proyek itu bermasalah lantaran prosesnya yang masih jauh dari harapan.
Bahkan ada satu proyek di DPUPR yang dipastikan mendapat pemantauan khusus karena terjadi deviasi yang cukup besar.
“Ditemukan ada enam paket yang kondisinya perlu pantauan khusus. Tapi setelah dibedah tadi secara mendalam karena mengikuti program sampai ke bulan September, diakhiri memutuskan hanya satu paket,” kata Tanto usai Sidak.
Pekerjaan yang dimaksud adalah peningkatan jalan Munjul-Curuglanglang yang berada di Kemacatan Munjul. Pembangunan jalan senilai Rp8,7 miliar itu, baru mencapai 40 persen. Padahal batas waktu pengerjaan hanya 150 hari, yang berakhir pada awal Desember mendatang.
“Progresnya di lapangan baru 40 persen dan kalau saya lihat kalau memang bisa dikerjakan siang dan malam Insya Allah masih masih bisa terkejar,” jelasnya.
Untuk itu, Tanto menekankan Tim Pemantau dari DPUPR untuk intens mengawasi pekerjaan tersebut. Akhir bulan November mendatang lanjut Tanto, pemerintah akan mengevaluasi seluruh pekerjaan fisik di Pandeglang.
“Tetapi Insyaallah kalau kerjasama, dan kita sudah tahu problem di lapangan ada kendala teknis. Nanti di November akan dievaluasi lagi, semoga semua sudah selesai,” terangnya.
Sedangkan paket pekerjaan di DPKPP yang berjumlah 66 paket yang semuanya merupakan pekerjaan poros desa. Akan tetapi sepuluh paket diantaranya harus mendapat perhatian khusus.
“Tadi sudah kami bedah juga dengan Perkim, hanya saja penanggungjawabnya tidak ada. Insyaallah sepuluh paket ini menjadi perhatian khusus dan minimal diawal Desember bisa dituntaskan,” tutup politisi Golkar itu.
Kepala DPUPR Pandeglang, Asep Rahmat menjelaskan, persoalan yang menjadi kendala lambatnya progres pekerjaan jalan tersebut karena mekanisme pekerjaan yang tidak sesuai.
“Yang enam itu memang awalnya perlu pemantauan khusus. Tapi setelah dilakukan rapat pembuktian, sudah berkurang jadi 5 paket. Yang 1 itu memang perlu perhatian khusus karena progresnya masih 40 persen,” bebernya.
Untuk itu, DPUPR sudah melakukan teguran dan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan pembahasan dengan pengusaha dan konsultan.
“Hasilnya agar metodologi pengerjaan jalan itu diubah sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan progres pengerjaan di lapangan,” sambungnya seraya menyebut sumber dana pekerjaan itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menunjuk CV. Patih Jaya sebagai pihak ketiga.
Meski masih ada 6 pekerjaan yang masuk kategori kontrak kritis, namun Asep menyebut jika sudah ada 37 paket pekerjaan yang selesai 100 persen dan 21 paket lainnya sedang berjalan. (Samsul).
