PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Satu tahun pasca menjabat sebagai Bupati Pandeglang, Irna Narulita belum mampu menekan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pandeglang. Soalnya, Silpa Pemkab Pandeglang tahun 2016 masih besar, dengan nilai Rp 282.628.450.437 dari total APBD Tahun 2016 Rp 2.123.293.668.068.
Meski mengalami penurunan dari tahun 2015 yang sebesar Rp 288 miliar, namun penurunan itu belum signifikan. Hal itu terungkap dalam Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun 2016. Dimana ini adalah laporan pertanggungjawaban pertama Irna Narulita sejak memimpin Pandeglang pada 23 Maret tahun lalu.
Bupati Irna beralasan, masih besarnya Silpa Pandeglang tahun 2016, lantaran pada tahun lalu, Pemerintahan Pandeglang masih mengalami transisi kepemimpinan. Kemudian sistem Reformasi Birokrasi belum berjalan optimal.
“Kemarin kan masa transisi, terus sistem Reformasi Birokrasi belum belum berjalan baik. Kemarin selama 6 bulan ini ibu (memyebut dirinya, red) rekonsiliasi dan konsolidasi,” ujar Irna usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (27/3).
Apalagi kata Irna, tahun lalu ia hanya menjalankan APBD yang telah diketok sebelumnya oleh bupati terdahulu.
“Kemarin kan ibu baru pertama kali menyusun APBD secara murni. Waktu itu ketika ibu menjabat, APBD sudah diketok. Ibu harus mempertanggungjawabkan. Masyarakat memang banyak yang kecewa, pembangunan belum signifikasi. Semoga 2017 bisa merasakan pelayanan dasar,” imbuhnya.
Untuk itu, Irna menekankan agar penyerapan anggaran tahun 2017, bisa dilakukan dengan maksimal. Mengingat sejak tahun 2016, dirinya terlibat langsung dalam penyusunan APBD Pandeglang tahun 2017. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut menyelesaikan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 tahun demi tahun.
“Mudah-mudahan ditahun berikutnya ada penyerapan yang lebih baik lagi. Kerja lebih fokus dan setiap SKPD punya inovasi. Saya rasa sudah cukup melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi dengan jajaran. Jangan sampai miskin prestasi dan inovasi,” tegas Irna.
Rendahnya serapan APBD tahun 2016, terlihat dari serapan anggaran sejumlah fungsi yang dicanangkan bupati. Dari 9 fungsi, hanya fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, pariwisata dan budaya, serta fungsi perlindungan sosial yang mempu menyarap di atas 90 persen. Sedangkan fungsi ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan fungsi pendidikan, masih jauh dari harapan.
“Dari beberapa fungsi juga memang belum optimal. Ini mungkin ada kehati-hatian dan ada SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru yang baru dimulai. Jadi ada beberapa hal yang lambat dalam koordinasi dan perencanaan yang tidak tepat, tidak matang,” tutur bupati wanita pertama Pandeglang itu.
Beberapa fungsi yang serapan fungsinya masih rendah, diantaranya fungsi lingkungan hidup yang diarahkan untuk membiayai pelaksanaan 3 urusan Pemerintahan dengan 7 program, hanya terealisasi Rp 5.116.258.140 atau hanya 73,80 persen. Bahkan fungsi pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp 60.692.973.133 untuk membiayai 3 urusan Pemerintahan dengan 14 program, hanya mampu direalisasi Rp 39.319.687.003 atau 64,78 persen
“Ke depan kita lihat karena saya sudah melakukan pakta integritas dengan masing-masing SKPD. Kita akan kawal semua program pelayanan dasar bagi masyarakat agar penyerapan bisa terselesaikan,” tandasnya. (Red-02).
