PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang pada triwulan pertama, masih jauh dari harapan. Karena memasuki triwulan pertama, Pemkab baru merealisasikan belanja langsung dasar yang meliputi pembelian ATK, pembayaran biaya listrik dan telepon, serta honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
“Saat ini baru ada sekitar 32 RPP yang masuk, seperti di DUPR, Perkim, dan Dinkes. Yang sudah diserap baru belanja langsung dasar. Maka kami ingin mendorong itu biar kinerja penyerapannya bagus,” ujarnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani, Selasa (13/3).
Lambatnya Pemkab dalam merealisasikan pembangunan, tidak sejalan dengan Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Renaksi KPK) soal percepatan disektor pengadaan. Padahal, KPK sudah mengingatkan Pemkab Pandeglang, agar meningkatkan peran ULP untuk mempercepat proses lelang.
“Ini menjadi perhatian, karena Pandeglang tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan sangat tinggi. Seharusnya proses lelang fisik sudah mulai dilakukan. Mengingat, hal itu menjadi sorotan KPK, sehingga dibentuk Renaksi,” jelasnya.
Untuk itu, Ramadani meminta semua OPD yang belum menyerahkan RPP, untuk segera mengajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar bisa ditayangkan. Jika semua syarat administrasi sudah dipenuhi, maka ULP diingatkan untuk tidak menunda-nunda proses lelang.
“Padahal yang ada saja diproses dulu, sepanjang OPD sudah menyerahkan RPP. Kendalanya memang belum ada komitmen dari Kepala OPD pengelola DAK. Mereka harus segera menyusun RPP dan ULP juga harus mulai gerak,” pesannya.
