KOTA SERANG, BantenHeadline.com – Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol menggelar diskusi dengan para influencer millennial yang tergabung dalam Influencer dan Content Creator Network (ICN) Banten. Diskusi digelar dalam Focus Group Discussion (FGD) itu berupa masukan atas bentuk perhatian para influencer kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penyampaian pesan, komunikasi dan kebijakan pemerintah dan pimpinan daerah agar benar-benar dapat sampai dan dirasakan masyarakat.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten, Beni Ismail mengatakan aspirasi dari seluruh kalangan merupakan kunci utama arah kebijakan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Karenannya dirinya berharap, diskusi seperti ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam membangun partisipasi masyarakat.
“Peran influencer di era digital saat ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kebijakan, program, atau informasi penting yang disampaikan pemerintah daerah. Sehingga diskusi seperti ini sangat dibutuhkan untuk membangun strategi komunikasi yang inklusif dan inovatif, antara pemerintah dan masyarakat melalui peran influencer sebagai agen perubahan,” ucap Beni Ismail di Ruang Rapat Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (1/7/2024).
Dikatakannya, peran influencer juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, saat proses pengambilan keputusan.
“Influencer seringkali memiliki kepercayaan yang tinggi dari followers mereka. Sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat,” tambahnya.
Dewan Pengarah ICN Banten, Andi Suhud pada kesempatan ini mengatakan, bahwa hal-hal teknis yang dilakukan para influencer merupakan suatu bentuk pelaku ekonomi kreatif sehingga peran influencer dapat menjangkau dan menginspirasi masyarakat.
“Influencer dapat mengemas pesan secara kreatif dan menarik sehingga lebih menjangkau dan menginspirasi masyarakat. Maka dari itu terkadang para influencer sebagai mitra kritis pemerintah. Dengan tujuan memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan pemerintah agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam menentukan kebijakan,” ucapnya.
“Di samping itu, influencer juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui kreativitasnya,” tambahnya.
Dikatakan juga, bahwa di era masyarakat ‘melek’ digital saat ini sering bermunculan saran dan pendapat dari masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial yang membahas tentang isu yang beredar dikalangan masyarakat. Hasil dari saran dan pendapat masyarakat itu diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah.
Sementara dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Yoki Susanto mengatakan, di era digitalisasi saat ini hasil kreatifitas para konten kreator dan influencer yang menjadi isu dan sorotan masyarakat dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menakar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Melalui peran para konten kreator dan influencer dapat didorong untuk menakar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pimpinan dan kinerja instansi pemerintah,” pungkasnya. (Red-01/Rls Adpimpro)