PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang akhirnya melantik ratusan mantan pejabat eselon III dan IV pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang sebagian besar berasal dari Dinas Kesehatan. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin, di Oproom Setda Pandeglang, Kamis (15/3/2018).
Namun ada hal yang cukup mengundang perhatian dalam prosesi pelantikan tersebut, ketika Sekda meminta ratusan pejabat membaca kembali naskah ikrar Pakta Integritas. Para pejabat yang akan dilantik, semua terdiam. Bahkan saat ditanya jumlah poin dalam Pakta Integritas, tidak ada seorang pejabat pun yang mampu menjawab dengan tepat.
“Coba sebutkan isi Pakta Integritas. Poin nomor, isinya apa?” tanya Sekda yang disambut dengan keheningan dari para peserta pelantikan.
Kondisi tersebut sempat membuat Sekda emosi, dengan meninggikan nada bicaranya saat menjelaskan kisi-kisi pakta Integrotas yang dimaksud. Namun prosesi pelantikan tetap berjalan meski dalam suasana tegang.
“Setiap pelantikan, selalu dibacakan 8 komitmen yang harus mereka taati, seperti harus pro aktif, jangan menimbulkan konflik of interest, ditempatkan dimana pun harus siap. Karena intinya kedisiplinan, apalagi sebagian besar dari pejabat yang dilantik bersinggungan dengan pelayanan dasar,” kata Sekda kepada wartawan usai pelantikan.
Menurutnya kekesalannya cukup beralasan, mengingat pejabat yang dilantik merupakan pejabat yang bertugas pada sektor pelayanan dasar. Karenanya ia berniat akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi.
“Nanti akan diuji sambil dipasang disetiap OPD. Nanti juga akan ada pembinaan khusus kepada para pejabat,” ujar Fery.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengakui jika pemahaman pejabat eselon III dan IV yang dilantik mengenai Pakta Integritas masih rendah.
“Pakta Integritas memang hal yang sudah alami tapi kurang dipahami. Ini menjadi PR kami untuk memberikan pemahaman akan hal itu. Pembacaan Pakta Integritas sebetulnya untuk mengingatkan yang dilantik, bahwa ada etika yang harus diaplikasikan,” ujar Fahmi.
Terkait niat Sekda melakukan pembinaan regulasi pemahaman tentang Pakta Integritas sebelum pejabat dilantik, menurutnya hal tersebut akan ditindaklanjuti.
“Nanti kami akan adakan pembinaan dan sosialisasi supaya mereka dapat membacakan, melaksanakan, sekaligus mengimplementasikan dalam bekerja. Kami juga akan coba komunikasikan untuk membuat regulasi pemahaman Pakta Integritas sebelum mereka dilantik,” tandas Fahmi. (Red-02).
