PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, masih rendah dalam merealisasikan PAD pada triwulan pertama tahun 2016. Tercatat, beberapa SKPD tersebut diantaranya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) yang baru mencapai raihan PAD sebesar Rp 339 juta.
Padahal target mereka tahun ini adalah Rp 1.7 miliar. Lalu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang baru dapat merealisasikan retribusi dari retribusi tempat pelelangan, penjualan produksi usaha daerah, dan izin perikanan sebesar 11 persen, atau sekitar Rp 77 juta, dari target capaian Rp 700 juta.
Bahkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), tergolong sebagai SKPD yang paling rendah dalam mewujudkan capai PAD. Hal ini lantaran hingga saat ini, baru merealisasikan sekitar Rp 25 juta rupiah atau 15.15 persen. Padahal target realisasi capaian PAD DBMSDA sebesar Rp 165 juta rupiah.
“Pada umumnya masih terkendala dengan pengerjaan fisik belum berjalan seperti Dinas Kelautan terkendala cuaca menghadapi musim barat, jadi nelayan banyak yang tidak melaut,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pandeglang, Tati Suwagiharti, Rabu, (15/06).
Sedangkan Tati mengatakan, SKPD lain yang masih rendah yakni DBMSDA, dikarenaka belum berjalannya sejumlah proyek karena DBMSDA mendapatkan retribusi dari hasil sewa alat-alat berat. Namun begitu, dirinya optimis jika diakhir tahun semua SKPD dapat merealisasikan target PAD yang jika ditotal bisa mencapai Rp 160 miliar.
“Bina Marga kan menyewakan mobil dan alat berat. Alat fisik pada belum berjalan pada umumnya, jadi belum bisa disewa. Karenakan dari sewa kekayaan daerah,” jelasnya.
Padahal dari rekapitulasi PAD yang dilakukan Dispenda hingga bulan Mei, SKPD lain seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), capaian target PAD masing-masing sudah di atas 35 persen.
“Kita evaluasi rapat khusus untuk mengetahui berapa capaian SKPD hingga saat ini. Jadi sebagai pelecut SKPD untuk meningkatkan kinerja, mengatur langkah-langkah positif bagaimana caranya mengali potensi yang sudah dijadikan target, agar bisa dimasukkan dalam kas daerah yang dialokasikan untuk pembangunan,” jelas Tati. (Red-02)
