SERANG, BantenHeadline.com – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengultimatum oknum kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih tidak netral dalam proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten. Bahkan Fitron mengaku mengantongi nama-nama pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang menjadi pendonor aksi desakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubenrur Banten di Kota Tangerang.
Menurut Fitron, tahapan Pilgub atau Pilkada Banten sebentar lagi berakhir, tetapi masih ada sejumlah oknum kepala SKPD Pemprov Banten yang tidak netral. “Proses demokrasi Pilgub Banten sudah dijalankan secara demokratis. Jangan dikotori oleh tindakan birokrasi yang hanya memperkeruh suasana yang sudah kondusif,” kata Fitron kepada wartawan, Sabtu (25/02).
Fitron menilai, pernyataannya ini bukan karena dirinya bagian dari Tim Pemenangan calon gubernur-calon wakil gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika), tetapi sebagai anggota DPRD Banten yang punya kontrol terhadap roda pemerintaham pada Pemprov Banten.
“Peringatan keras saya sampaikan agar seluruh birokrat di Pemprov Banten menjaga netralitas dalam proses Pilgub Banten. Kami mengantongi nama pejabat yang berpolitik praktis dan membantu kompetitor. Sekarang Pilgub mendekati garis finish, sudahlah lebih baik segera sadar,” ujarnya.
Ditanya soal siapa saja pejabat Pemprov Banten yang disinyalir terlibat membiayai sejumlah aksi di Kota Tangerang dan berafiliasi terhadap pasangan calon Rano Karno-Embay Mulya Syarief, Fitron masih menutup rapat informasi tersebut.
“Sementara ini saya hanya mengultimatum, memberikan peringatan keras,” ujarnya.
Namun jika masih membandel, Fitron mengaku akan melaporkan hal ini ke Penjabat Gubernur Banten, Kementerian Dalam Negeri, hingga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Jika sejumlah pejabat Pemprov Banten masih terlibat politik praktis, saya akan bongkar semua agar diberikan sanksi tegas,” ujarnya. (Red–05).
