PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Satgas Dana Desa menyoroti perihal minimnya pelatihan kepada para Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa (DD). Akibatnya, banyak Kades yang belum memahami pengelolaan DD, sehingga menimbulkan kasus soal penyelewengan DD.
Ketua Satgas Dana Desa, Bibit Samad Rianto menuturkan, pihaknya banyak menemukan kasus perihal ketidakpahaman Kades soal program DD. Belum lagi, perihal Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum disusun sesuai aturan. Sehingga Satgas DD mengkhawatirkan muncul permasalahan Kades yang terseret ke jalur hukum.
Baca juga: Resmikan Embung Desa di Pandeglang, Jokowi Ultimatum Kades Soal Dana Desa
“Ternyata dari beberapa daerah yang saya kunjungi, banyak Kepala Desa yang belum mengerti apa-apa. Lalu ada soal SPJ juga banyak yang tidak benar. Sehingga yang kita khawatirkan, pelaksanaan Dana Desa ada permasalahan,” ujar Bibit saat menghadiri peresmian Embung Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (4/10/2017).
Menurut Bibit, pelatihan yang selama ini diselenggarakan kurang mengena pada substansi. Dampak dari itu semua, sebagian desa belum bisa merealisasikan program DD sesuai peruntukan. Jika ini tidak disikapi, maka akan banyak Kades yang terjerumus dalam penjara.
Baca juga: Jokowi Minta Roda Perekonomian Dari Dana Desa Tidak Dibawa Ke Luar Kota
“Selama ini kurang pelatihan dan kurang mengena. Akibat kurangnya pelatihan, banyak laporan mengenai dugaan penyelewengan dana desa,” imbuhnya.
Maka dari itu, mantan Wakil Ketua KPK itu mengusulkan agar institusi terkait rutin menggelar pembinaan. Agar Kades yang mulai menjalankan program DD, bisa dijaga konsistensinya mewujudkan pembangunan di pedesaan. Sedangkan yang belum paham bisa segera diluruskan.
“Maka ini harus dibina. Sehingga yang sudah jalan terus dilakukan pembinaan. Sedangkan yang belum benar, kita luruskan. Kami sarankan untuk mengadakan pelatihan terpadu,” ujarnya. (Red-02).
