SERANG, BantenHeadline.com – Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di Kantor BI Wilayah Banten di Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (21/12/2017).
Rapat dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, pejabat dari sejumlah Kementerian terkait serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Gubernur berharap forum tersebut dapat memotivasi percepatan pembangunan di Provinsi Banten.
“Peningkatan pelayanan bagi masyarakat akan berimbas positiv pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten. Kita berharap hal ini akan menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan segera diwujudkan,” tegas Gubernur.
Wahidin menambahkan, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di Banten, harus ditunjang dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Karenanya saya mendukung penuh niat Kementerian PUPR untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan nasional yang ada di Banten,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif hanya dapat dicapai melalui dukungan reformasi struktural yang difokuskan pada dua elemen kunci pertumbuhan ekonomi. Yakni mendorong pemenuhan berbagai faktor pendukung pertumbuhan (enabler) khususnya infrastruktur, dan mengembangkan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing.
“Kedua elemen tersebut menjadi keniscayaan untuk dapat mengatasi isu jebakan kelas menengah (m iddle incom e trap) dan berbagai persoalan krusial lain dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut juga menjadi syarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Banten,” tegas Deputi.
Deputi menilai, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Banten mampu tumbuh di atas rata-rata nasional dan memberi kontribusi besar khususnya di sektor manufaktur. Namun hal tersebut masih terkendala dengan keharusan penekanan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Karenanya harus segera dihasilkan solusi agar dapat meningkatkan kwalitas infrastruktur dan Suber Daya Manusia.
Rapat Koordinasi tersebut menyepakati sejumlah kebijakan. Di antaranya mendorong kerjasama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan, seperti penyediaan tenaga listrik dan sarana fasilitas sosial dan umum seperti Sekolah, Rumah Sakit, Air Bersih serta keberadaan MCK di kawasan pedesaan dan daerah wisata. Juga percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong berkembang sektor ekonomi potensial, pariwisata, pertanian dan industri. (Rls-05).
