PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan menginventarisir sejumlah regulasi yang dianggap dapat menghambat investasi.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, rencana itu muncul pasca dia mengikuti pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, Rabu (13/11).
“Saya sudah ingatkan Kabag Hukum, mana sih regulasi yang mengganggu dan saya minta untuk mempelajari hal itu. Dengan begitu bisa ditindak lanjuti untuk menumbuhkan investasi yang harus hidup di Pandeglang,” katanya, Kamis (14/11).
Irna mengakui kemungkinan adanya aturan terdahulu yang bisa menghambat masuknya investasi. Sementara saat ini, pemerintah daerah tengah gencar-gencarnya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Pandeglang.
“Investasi harus hidup. Sementara saat ini terganggu dengan adanya Perda atau Perbup yang tidak efisien dan efektif,” ujarnya.
Irna pun memastikan pihaknya akan melaksanakan seluruh arahan presiden, termasuk soal omnibus law di daerah. Apalagi, menurut dia, selama ini masih ada aturan-aturan yang tumpang tindih dengan pusat.
“Itu baik sekali, sehingga tidak hanya tumpang tindih yang selama ini memang antar instansi dengan instansi kadang bertentangan. Sehingga ego sektoral harus dilepas, untuk memudahkan investasi,” tegasnya.
Akan tetapi dirinya belum bisa membeberkan berapa regulasi yang perlu dievaluasi. Mengingat pembahasan tersebut harus melibatkan banyak pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga unsur legisatif.
“Saya belum tahu berapa aturan yang menghambat. Kan kami harus melakukan kajian dulu, tidak bisa sekaligus. Ini harus duduk bareng karena harus ada unsur kehati-hatian,” ucap Irna.
Bupati berharap, dengan evaluasi regulasi itu, sektor investasi di Pandeglang bisa lebih hidup. Terlebih tahun depan, Pemkab berambisi menghidupkan lebih banyak investasi di Pandeglang.
“Itu menjadi catatan dan menjadi agenda penting kami untuk segera ditindak lanjuti,” tutup mantan anggota DPR RI itu. (Samsul).
