PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pandeglang tahun 2019, tidak memunculkan program baru. Pemkab Pandeglang masih memprioritaskan program pembangunan pelayanan dasar mengedepankan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perikanan lanjutan dari hasil Musrenbang 2018.
“Prioritas masih di infrastruktur, karena hutang jalan rusak kami masih banyak. (Perencanaan programnya) waiting list. Banyak yang belum terealisasi ditahun 2017. Pasti ada PR (Pekerjaan Rumah). Karena tidak setiap Musrenbang, semua usulannya bisa terealisasi. Karena keterbatasan keuangan,” ujar Bupati Pandeglang Irna Narulita, usai membuka Musrenbang Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 di Pendopo Bupati, Selasa (27/3/2018).
Irna menegaskan, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga belum simultan. Karenannya dalam rapat Musrenbang kali ini, ia menekankan agar pengelolaan bantuan dari pusat maupun provinsi, dilaksanakan tidak lagi secara parsial.
“Kadang anggarannya baik, pelaksanaannya yang tidak baik. Human errornya banyak, seperti kelemahan kami soal program yang belum terinput, informasi tidak jelas, metode dan hal teknis yang tidak dijalankan dengan baik,” terangnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina memandang, ada identifikasi masalah yang belum ditangani dengan maksimal. Perangkat daerah di Pandeglang, cenderung tidak berani menetapkan target capaian yang lebih tinggi.
“Apa yang harus dilakukan? Misalnya, berapa kuantiti produksi padi per hektar? Jika 6 ton, kenapa tidak 10 ton? Identifikasinya harus dipastikan. Target itu harus ditingkatkan supaya mencapai angka maksimal,” jelasnya.
Hudaya menilai, konsep pembangunan yang digagas Pemkab sudah baik. Apalagi OPD melakukan pendekatan secara tematik. Hanya saja persoalannya yakni bagaimana program itu dikawal dan menerapkan langkah yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan output sesuai keinginan.
“Sangat penting memilih program yang benar-benar jadi prioritas. Konsepnya sudah bagus, apalagi dengan pendekatan yang menuju tematik. Hanya mungkin persoalannya dipengawalan,” papar mantan Kadindikbud Banten itu.
Sementara Kepala Bappeda Pandeglang, Kurnia Satriawan menambahkan, perencanaan program ditahun mendatang disusun berdasarkan persoalan yang dialami pada tahun sebelumnya. Dari persoalan itu lah dalam Musrenbang dicetuskan usulan solusi yang perlu dilakukan.
“Kami ada misi dari bupati untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Maka dengan itu, tujuannya dapat meningkatkan pula indeks informasi birokrasi. Jika ingin mencapai aspek itu, maka tentunya Pemda harus menyusun sasaran kegiatan tahunan,” kata Kurnia.
Kurnia menerangkan, semua usulan program harus mengarah pada penguatan dari visi misi bupati dan RPJMD. Oleh karenanya, Bappeda selalu mengingatkan agar para OPD menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan.
“Kami selalu menekankan agar para OPD menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Karena keuangan yang terbatas, maka harus disesuaikan dengan program kegiatan yang optimal,” tandas Kurnia. (Red-02)