PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengeluhkan maraknya keberadaan bagan nelayan di sepanjang pantai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Pasalnya Wabup menilai, keberadaan bagan dengan berbagai ukuran tersebut, justru mengganggu keelokan kawasan strategis nasional.
Padahal disatu sisi, Pandeglang tengah berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung. Namun dengan hadirnya bagan nelayan tersebut, dipastikan akan menurunkan citra Pandeglang sebagai daerah wisata.
“Situasi ini memperburuk program strategis pemerintah pusat. Tetapi kalau ada kebijakan yang salah seperti keberadaan bagan liar yang mengganggu keindahan dan keelokan pemandangan di Tanjung Lesung, itu akan mengganggu sekali kepuasan para turis,” keluh Tanto, Selasa (32/10).
Maka Wabup tak heran apabila tingkat kunjungan wisatawan sejauh ini belum menunjukkan angka yang membanggakan. Selain mengganggu pemandangan, bagan-bagan tersebut juga dapat merusak ekosistem laut khususnya terumbu karang.
“Jadi indikasi tingkat kunjungan ke Tanjung Lesung yang masih rendah salah satunya masalah itu. Karena nanti wisatawan yang melihat Tanjung Lesung seperti itu, citra Pandeglang akan buruk. Hal seperti itu saja tidak ditanggapi, ini kan sangat berbahaya. Ini baru satu hal belum hal yang lain,” terangnya.
Tanto mengungkapkan, situasi ini muncul akibat rendahnya kepekaan instansi terkait dalam mengatur keberadaan bagan nelayan. Seharusnya menurut Tanto, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata, menyadari hal tersebut dan membenahi kawasan pantai Tanjung Lesung.
“Pemerintah Daerah tidak peka khususnya instansi terkait seperti DKP dan Dinas Pariwisata. Sebetulnya mimpi Pandeglang kan untuk pariwisatanya bisa sekelas dengan Bali atau Lombok. Tetapi masalah seperti ini saja tidak diatur,” jelas Tanto.
Pria kelahiran Bandung 34 tahun silam itu mengakui bahwa saat ini kewenangan kelautan berada di ranah Pemerintah Provinsi Banten. Akan tetapi, seharusnya instansi terkait di kabupaten, mengingatkan hal itu agar keberadaannya tidak semakin menjamur.
“Jadi perencanaan awal seperti ini harus dilaksanakan karena saat ini kan menjadi tumpang tindih disaat pemerintah provinsi dan Pandeglang fokus ke pariwisata tetapi hal seperti ini malah dibiarkan,” katanya.
Dirinya pun mengusulkan agar di kawasan wisata Tanjung Lesung dibuatkan zonasi yang mengatur aktivitas nelayan. Hal itu dilakukan bukan membatasi mata pencaharian nelayan, melainkan membenahi sektor wisata yang ditelah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Proyek Startegis Nasional (PSN).
“Sebetulnya para nelayan ini akan mengikuti jika aturannya jelas dan ada sosialisasi. Minimal dibantu oleh dinas tetapi sampai saat ini tidak ada,” ujar politisi Golkar itu heran. (Red-02)
