PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Kabupaten Pandeglang kembali mengalami peningkatan. Pemkab Pandeglang diganjar nilai BB terhadap evaluasi SAKIP tahun 2018.
Hasil ini mengalami peningkatan yang cukup drastis, karena dalam tiga tahun terakhir, penilaian SAKIP Pandeglang selalui naik kelas. Tahun 2016, Pandeglang hanya diganjar predikat CC oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Lalu tahun 2017 nilainya melonjak ke predikat B.
Penyerahan nilai SAKIP itu diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Komjen Polisi Syafruddin di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/1/2019).
Menpan berpesan kepada seluruh Kepala Daerah untuk terus bekerja keras, inovatif, kreatif dalam melaksanakan program kerja pemerintah, sehingga cepat dan tepat sesuai diharapkan masyarakat.
“Bila Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar harus siap menghadapi dinamika global, salah satunya birokrasi harus dapat bertanggung jawab terhadap anggaran untuk seluasnya kepentingan rakyat. Zaman telah berubah, pelayanan publik tidak berbelit, dan bebas dari praktek KKN,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, SAKIP memastikan penghematan anggaran, karena e-planning dan e-budgeting sudah terintegrasi.
“SAKIP dapat menyederhanakan laporan, dan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Paling tidak, lima tahun kedepan SAKIP provinsi, kabupaten dan kota sudah memiliki predikat A semua, berarti hasil dari tiap tahun semakin meningkat,” tutur mantan Wakapolri itu.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, penilaian SAKIP memberi dampak terhadap efisiensi anggaran, karena terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi diantaranya melalui proses Cascading.
“Kurang lebih ada 150 program kegiatan yang berhasil dipangkas dalam rangka optimalisasi anggaran, sehingga kurang lebih dapat menghemat anggaran Rp40 miliar,” bebernya.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukan jika Pemkab Pandeglang terus konsen dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah agar hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.
“Ini merupakan hasil dari kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pandeglang, Mereka memiliki visi yang sama agar pelaksanaan program pemerintahan terus membaik. Dan tujuan kita tidak hanya penilaian saja, namun SAKIP merupakan kewajiban, karena laporan ini memang harus baik sehingga predikatnya dari masyarakat karena mendapat pelayanan terbaik, “terangnya. (*ADV).
