PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi disabilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hal itu dikatakan Asisten Deputi Pelaksnaaan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I pada Kemenpan RB, Noviana Andrina saat meninjau pembangunan gedung MPP Pandeglang, Selasa (28/1)..
“Saya juga ingatkan sarpras untuk kaum rentan atau disabilitas, itu harus dipenuhi oleh semua unit layanan publik. Jalur lantainya, kursi rodanya, toilet, dan loket, termasuk lift. Biasanya kalau untuk huruf braile juga ada bagi penyandang tunanetra,” jelas Noviana.
Namun demikian, Kemenpan RB memaklumi apabila MPP Pandeglang belum dapat menyediakan seluruh fasilitas bagi disabilitas tersebut. Sebab, proyek mercusuar Bupati Pandeglang, Irna Narulita itu baru akan di-launching pada pertengahan tahun mendatang.
“Tapi mungkin bertahap. Walaupun belum, ini kan masih proses. Semoga bisa memenuhi semua itu,” harapnya.
Sementara dari hasil peninjauannya, Noviana menyebut bahwa progres pembangunan MPP Pandeglang berjalan baik bahkan di luar ekspektasinya. Dirinya berharap, kehadiran MPP ke-23 di Indonesia ini dapat memberi kenyamanan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
“Kami mendorong MPP ini benar-benar memberi kemudahan. Tetapi bukan hanya kemudahan, tetapi pelayanan juga,” pesannya.
Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ida Novaida menjamin, MPP Pandeglang akan dilengkapi oleh segala fasilitas bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
“Sarpras untuk difabel, karena ini adalah bagian dari PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Semuanya sudah ter-cover. Jadi semua khusus difabel ada jalannya, tempat tunggu juga ada. InsyaAllah semua ada, lengkap,” janjinya.
Adapun MPP pertama di Banten ini, akan diisi oleh sekitar 21 loket dari berbagai instansi, baik dinas, kementerian, lembaga, hingga BUMN yang menghadirkan 167 jenis layanan. Rencananya, MPP ini akan diluncurkan pada bulan Juni 2020 mendatang.
“Di dalamnya adalah kerjasama-kerjasama atau kaitan dengan regulasi yang harus dibenahi. Launching bulan Juni,” tutup mantan Kepala BKD Pandeglang itu. (Syamsul).
