PANDEGLANG, BantenHeadline.com – DPR RI melalui Komisi IV mengusulkan agar Kabupaten Pandeglang menjadi daerah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). Mengingat, Pandeglang memiliki kekayaan alam laut yang melimpah. Bahkan dengan garis pantai terpanjang di Banten, bisa menjadikan Pandeglang sebagai daerah Lumbung Ikan selain telah menjadi Lumbung Pangan.
Demikian yang terungkap dalam lawatan Komisi IV DPR RI ke Pendopo Bupati Pandeglang dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun 2016-2017, Selasa (28/2).
“Di bidang kelautan perikanan, panjang pantai Pandeglang sangat luas, mengandung banyak sumber daya laut di luar sektor pariwisata. Di Kementerian kelautan dan perikanan dikenal dengan SKPT (Sentra Kelautan Perikanan Terpadu), di situ ada pelabuhan, pengolahan, dan disana sangat komplit untuk dijadikan one gate service dibidang perikanan, sehingga sangat cocok diterapkan di Pandeglang,” papar Ketua Tim Kunjungan Komisi IV DPR RI Herman Khaeron.
Herman mengungkapkan, dengan begitu, diyakini bahwa arah untuk mencapai Pandeglang sebagai lumbung ikan akan terwujud. Lebih dari itu, dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat juga dipastikan terangkat.
“Pangsa pasar di Selatan Pandeglang menjadi daerah kunjungan wisata. Saya kira ini bisa menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat,” sebutnya.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan apresiasinya atas respon yang diberikan oleh Komisi IV. Dirinya pun menyambut baik wacana Komisi IV yang mengusulkan agar Kabupaten Pandeglang menjadi daerah SKPT, dan mendorong pembangunan Pelabuhan Perikanan segera berdiri di Pandeglang.
“Ibu punya PR (Pekerjaan Rumah) Pelabuhan Perikanan yang terbengkalai, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan lagi. Ibu minta agar Pandeglang menjadi industri perikanan nasional dengan panjang pantai terpanjang di Banten,” ujar Irna.
Akan tetapi, Irna menekankan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar lebih tanggap dalam menyikapi usulan yang disambut baik oleh legislatif maupun eksekutif di pusat.
“Sekarang SKPD kawal usulan program itu. Ibu tidak bisa konsentrasi lagi ke sana karena harus mengurus yang lain. SKPD harus benar-benar memback up ibu dan follow up,” pesan bupati wanita pertama di Pandeglang itu. (Red-02)
