SERANG, BantenHeadline.com – Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Andika Hazrumy membenarkan, belakangan ini isu Dinasti dan Korupsi semakin gencar dilontarkan oleh kubu lawan politiknya atau pendukung Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Isu tersebut tak lain dialamatkan kepada dirinya, putra mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Andika menilai, isu dinasti tersebut sudah tidak relevan. Sebab dalam sistem demokrasi di Indonesia, semua warga negara Inddonesia mempunyai hak politik dan kesempatan untuk mengabdi bagi masyarakat.
“Bagi saya, serangan isu dinasti ini justru menjadi motivasi dan kontrol positiv untuk lebih serius lagi berbakti bagi masyarakat,” ujarnya
Andika kemudian memaparkan fakta keberhasilan 2 orang Bibinya yang disebut-sebut kubu lawan politiknya sebagai bagian dari isu dinasti.
“Mari kita bisa lihat fakta dan realitasnya. Di Kota Tangerang Selatan atau Tangsel, Ibu Airin itu, pada tahun 2016, Tata Kelola Keuangan Daerahnya sangat baik, Kota Tangsel pun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelola Keuangan atau BPK RI. Yang lainnya, sebagai Walikota Tangsel, Ibu Airin bahkan mendapat apresiasi dalam pengelolaan anggaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya
Keberhasilan lain, tambah Andika, juga diraih Ibu Ratu Tatu Chasanah. Sejak menjadi Wakil Bupati dan hingga kini menjadi Bupati, Kabupaten Serang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI.
Andika juga menegaskan, Tatu Chasanah, adik kandung dari Ibundanya Ratu Atut Chosiyah itu bahkan fokus terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tatu juga fokus terhadap pelayanan dasar masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tatu Chasanah juga mengalokasikan anggaran beasiswa untuk ribuan guru PAUD agar bisa menjadi Sarjana.
“Bukan hanya itu, siswa tidak mampu dan Yatim Piatu diberikan beasiswa kebutuhan perlengkapan sekolah hingga kebutuhan lain agar bisa menikmati pendidikan,” ujarnya.
Itu semua adalah salah satu bukti nyata jika dikaitkan sebagai bagian dari keluarga, kami bekerja dengan baik,” kata Andika, Rabu (04/01).
Isu Korupsi
Terkait dengan hembusan isu korupsi, Andika menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Governance).
“Jelas, kami berdua (Wahidin Halim-Andika Hazrumy) berkomitmen menata dan mengelola pemerintahan yang baik, termasuk tata kelola keuangan daerah. Kami ingin memiilki pemerintahan ke depan yang bisa diakses oleh publik. Dengan konsep Transparansi Anggaran, pemerintahan ke depan harus bisa dipercaya masyarakat, juga akuntabel,” terangnya.
“Kami menawarkan e-budgeting dan e-planning untuk menunjang perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran secara akuntabel yang bisa diakses oleh publik. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat dan memantau langsung proses perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran,” katanya.
Andika menegaskan ingin pemerintahan yang dipimpinnya bersama gubernur Wahidin Halim 2017-2022 nanti, mendapat partisipasi publik secara maksimal.
“Saya berkomitmen dengan Pak Wahidin Halim, kami ingin membangun Banten, bukan membangun di Banten. Artinya, bagaimana pun masyarakat Banten harus merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Masyarakat Banten tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ucap Andika.
Oleh karena itu, Andika mengajak masyarakat Banten untuk mengawal Pilkada Banten 2017 dengan bersih, jujur dan adil.
“Bapak dan ibu masyarakat Banten, mari kita menyongsong Pilkada 2017 ini dengan kebahagiaan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kesatuan dari masyarakat Banten. Wujudkan pilkada bersih, jujur dan adil. Kami juga berharap bahwa Pilkada ini berjalan dengan aman, lancar dan damai,” ujar Andika.
Kampanye Hitam
Sementara terkait isu dinasti yang dijadikan alat kampanye hitam oleh kubu lawan politik, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum menilai, isu dinasti tidak tepat jika diterapkan pada proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Terlebih lagi sistem demokrasi Indonesia hari ini melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
“Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk dialamatkan dan diterapkan di negara kita. Sebab Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan Monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan, yang pelimpahan kekuasaan dan kewenanganya melalui penunjukan dari keturunan orang tua secara langsung,” ujarnya.
Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun tidak ada Nomenklatur yang melarang garis keluarga untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah.
“Jika ada orang yang melakukan kampanye isu dinasti dan melakukan ajakan atau larangan untuk dipilih, maka itu merupakan kejahatan demokrasi. Bahkan jika ada oknum akademisi atau pihak lain yang melemparkan isu ini, maka yang bersangkutan sudah tidak punya nalar berdemokrasi yang baik,” ujarnya. (Red – 05).