PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar, untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat mencapai 12.000 pegawai.
Namun demikian, hal itu tidak bisa dirasakan oleh tenaga honorer dilingkungan Pemkab Pandeglang. Pasalnya, Pemda tidak memiliki anggaran untuk membayar THR honorer.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengimbau kepada pimpinan OPD agar membuat kebijakan bagi ASN, supaya menyisihkan tunjangannya untuk dialokasikan sebagai THR tenaga honorer. Hal itu sebagai bentuk menciptakan rasa kebersamaan.
“Saya berharap TPP bagi ASN yang naik hingga 150 persen, dialokasikan sebagian untuk membantu THR tenaga honorer. Iuran lah sekian persen dari TPP mereka untuk ke dalam lembaga (honorer),” saran Irna, Rabu (30/5).
Menurut bupati, pemberian THR bagi honorer belum menjadi kewajiban Pemda. Karena pengangkatan mereka di instansi pemerintah, berdasarkan Surat Keputusan kepala dinas atau badan.
“THR dari Pemda memang tidak ada. Jadi dari kebijakan masing-masing OPD karena mereka yang mengangkat. Honorer kan SK nya bukan dari bupati. Apalagi selama saya menjabat tidak pernah menandatangani SK honorer baru,” jelas bupati.
Akan tetapi Irna tidak menutup kemungkinan kedepannya apabila kondisi fiskal Pandeglang sudah memadai, maka bentuk perhatian terhadap pegawai honorer harus direalisasikan.
“Kemampuan fiskal kita belum sanggup. Mudah-mudahan tahun depan PAD kita meningkat dan dilihat sejauh mana kita mampu memperhatikan honorer,” tandas ibu tiga anak itu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menambahkan, tidak ada payung hukum yang mengharuskan Pemda memberi THR kepada tenaga honorer. Apalagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019, Tentang Pemberian THR, pemerintah hanya wajib membayar kepada ASN, TNI, Polisi, Pejabat Negara, dan Pensiunan.
“Keuangan Pemda tidak cukup untuk memberi THR kepada honorer. Kalau di kementerian dialokasikan, karena duit mereka banyak. Sama halnya seperti DKI yang berencana mau kasih, kan APBD mereka memang sanggup. Sedangkan di kita belum ada,” sebut Ramadani. (Red-02).
