PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Aplikasi Sistem Informasi Transparansi Publik (SITP) milik Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, situs tersebut tidak bisa diakses.
Bahkan peretasan sudah berlangsung sejak satu pekan lalu. Dari informasi yang ditampilkan di laman sitp.pandeglangkab.go.id, peretas menampilkan sebuah gambar makhluk menyerupai iblis dengan menamakan dirinya kinggghost, iam ghost of cyber.
Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum BKPD Pandeglang, Ade Juansah mengatakan, pihaknya belum menyetahui penyebab situs tersebut diretas. Karena pihak vendor masih melakukan investigasi dan belum ada laporan hingga saat ini.
“Komunikasi dengan vendor kita lakukan tiap bulan, intens. Sudah dikonfirmasi ke vendor dan sedang ditangani. Penanganan dilakukan secepatnya dan belum diketahui kapan penanganan akan selesai,” katanya, Senin (29/7).
“Kalau masalah hacker, terjadi sudah satu pekan, tapi sejak akhir bulan Juni BPKD sudah berkoordinasi dengan vendor terkait pembaruan data,” sambungnya.
Aplikasi sitp.pandeglangkab.go.id ini merupakan sebuah aplikasi digital mengenai perbaruan data seperti perencanaan penganggaran, realisasi anggaran, pengakuntansian, penatausahaan di lingkungan Pemkab Pandeglang.
Ade mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait sitp, agar mendatangi langsung kantor BPKD. Soalnya, ia belum dapat memastikan kapan aplikasi itu kembali normal.
“Langsung datang tidak masalah, mau bersurat juga tidak masalah. Kita terima dengan baik. Jika ada data yang ingin diminta, harus bersurat. Jika hanya ingin mengkonfirmasi data, cukup datang saja tanpa bersurat,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menyayangkan peretasan tersebut. Soalnya aplikasi sitp merupakan aplikasi yang paling berkontribusi pada penetapan Pandeglang sebagai peringkat tiga besar dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk kategori kabupaten tahun 2019.
“Saya hanya menyayangkan, karena di sitp itu dilengkapi sistem pengaduan, aplikasi itu sangat bermanfaat. Masyarakat dan pimpinan bisa menilai kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” bebernya. (Red-02).
