PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap Tim Pengawas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola infrastruktur.
Hal itu diungkapkan Tanto, usai blusukan ke beberapa lokasi proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Pandeglang Tahun 2017 selama dua hari, Rabu-Kamis (27-28/9).
Blusukan itu, dilakukan terhadap sedikitnya 4 proyek infrastruktur yang tersebar di 4 lokasi, yakni Kecamatan Cibaliung, Cigeulis, Sobang, dan Munjul.
Dari hasil safari Sidaknya itu, Tanto menemukan banyak pekerjaan yang bermasalah. Seperti hal nya Pasar Cibaliung yang mangkrak, pembangunan jalan Marapat-Camara di Kecamatan Cigeulis yang tidak sesuai spesifikasi. Sehingga ia mendesak agar dibongkar dan dikerjakan ulang.
Hasil serupa juga terjadi saat Tanto menyusuri proyek Jalan Teluklada-Bojen di Kecamatan Sobang sepanjang 3.8 km. Di proyek jalan senilai Rp8.4 M itu, Tanto menemukan hasil pekerjaan yang mulai mengalami keretakan disejumlah titik.
Atas dasar itu, Tanto menilai bahwa hal itu terjadi akibat tidak adanya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Pengawasan dari OPD tidak jalan. Seharusnya kan ada tim khusus. Kalau setiap saya tanya Tim Pengawas, jawabnya sudah ada dan diawasi. Buktinya kan di lapangan seperti ini terjadi,” katanya.
Tidak hanya itu, Tanto pun mulai tidak percaya pada jasa Konsultan Pengawas. Soalnya, dari berkali-kali Sidak, banyak ditenukan hasil pembangunan yang mengecewakan.
“Saya tidak percaya dengan pengawas konsultan. Rata-rata kegiatan proses pembangunan, tetap saja hasilnya seperti itu. Ini yang ditakutkan ada sesuatu yang dikhawatirkan. Maka dari itu harus ada pengawasan dari OPD terkait atau Inspektorat. Kalau sudah begitu, harus ada tindakan tegas,” ungkap Tanto.
Disamping itu, para OPD juga didesak untuk memperbaiki tatanan perencanaan dan lelang tender. Disisi lain, Wabup pun mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak bermain dengan spesifikasi.
Karena pihaknya akan memeriksa setiap jengkal pembangunan. Jika didapati pegusaha yang membandel, maka Pemkab mengancam memblacklist perusahaan tersebut.
“Biasanya oknum pihak ketiga bermain di sini. Ini bisa merugikan bukan hanya bagi masyarakat dan pemerintah, tetapi pengusaha juga. Jika mendapat keuntungan 10 persen dari nilai proyek, sudah saja main di situ. Jangan mencari celah lain,” terang politisi Golkar itu. (Red-02).
