PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pembelian mobil mewah oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang jenis Toyota New Fortuner, bukan 3 unit melainkan 4 unit. Hal ini diketahui saat Bupati Pandeglang, Irna Narulita langsung angkat bicara soal pengadaan kendaraan mewah tersebut.
Namun keempat mobil mewah itu bukan untuk jajaran pejabat dilingkungan Pemkab Pandeglang, akan tetapi diperuntukan bagi instansi vertikal, yakni kendaraan operasional Kapolres Pandeglang, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0601 Pandeglang, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.
Meski sempat menuai protes dari sejumlah kalangan, seperti aktivis di Pandeglang, namun bupati bergeming bahwa pembelian kendaraan New Fortuner dengan tipe 2.4 G 4×4 A/T DSL LUX bersistem automatic itu, sesuai dengan kebutuhan.
Baca Juga: Wow! Meski Masih Dililit Masalah Sosial, Pemkab Pandeglang Beli 3 Mobil Mewah
“Mobil katanya buang-buang anggaran dan sebagainya, enggak lah. Itu sudah dibahas sebelum ibu (Irna menyebut dirinya) disini. Masa tidak diapresiasi instansi vertikal, sebesar Dandim yang mengawal pertahanan Pandeglang, Kapolres menjaga juga keamanan dan konflik sosial, begitu juga dengan Kejari dan PN lalu kemana kaki operasionalnya? Dibantulah oleh kami dan aset itu juga milik daerah dan hanya dipinjam pakaikan saja,” kata Irna di Pendopo Negara Bupati Pandeglang, Rabu (30/8).
Bupati nampak heran dengan respon sebagian kalangan yang dinilai berlebihan menanggapi pembelian mobil seharga sekitar Rp 400 juta per unit tersebut. Karena Irna menyebut, selama ini ia kerap menggunakan kendaraan pribadi sebagai operasional, namun tidak pernah ditanggapi oleh masyarakat.
“Kenapa kalian (wartawan) tidak mempertanyakan mobil pribadinya ibu bupati dipakai hampir dua tahun dan tidak disewa pula, begitu juga bayar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp 2,5 juta tidak dibayar oleh Pemkab Pandeglang,” sebutnya.
Saat disinggung mengenai pembelian kendaraan merupakan upaya Pemkab untuk melemahkan ketegasan instansi vertikal terhadap Pemerintahan Pandeglang, mantan anggota DPR RI itu kembali membantahnya. Bahkan dengan nada yang meninggi, ia meminta agar pihak tertentu tidak berpikiran picik dan dangkal, melainkan harus harus postif, produktif dan inovatif.
“Itu mobil yang mereka (instansi vertikal) pakai dizaman Dimyati (mantan Bupati Pandeglang 2 periode) loh, tahun 2005. Kok kita gak bijak, mikir melemahkan, mereka instansi yang kuat. Mana bisa kita intervensi mereka,” pungkasnya. (Red-02)
