PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengamini jika pemanfaatan program layanan Surat Keterangan Miskin (SKM) belakangan ini terus bertambah.
Ia juga tidak mengelak akan kemungkinan adanya penyalahgunaan program tersebut. Sebab ia menjabarkan, meningkatkan penggunaan SKM karena salah satunya akibat peserta yang tidak sanggup membayar premi asuransi pemerintah, lalu memanfaatkan SKM ketika berobat.
Baca juga: Penggunaan Fasilitas Layanan SKM Selalu Meningkat, ASDA: Ini Kan Lucu
“Indikator kemiskinan harus evaluasi data. Karena awalnya mereka sudah ada kartu yang ditanggung oleh subsidi pemerintah. Pada saat iuran itu naik, mereka tidak sanggup bayar sehingga pakai SKM. Kemudian, dia sebetulnya mampu, tapi pas datang ke rumah sakit biayanya besar, maka minta surat rekomendasi (SKM) dari desa,” jelasnya, Senin (23/12).
Namun, Nuriah mengaku bingung untuk mengatasi persoalan itu. Pasalnya, rekomendasi SKM dikeluarkan atas permintaan Kepala Desa yang disetujui oleh TKSK lalu camat. Jika ditingkat bawah menyetujui, Dinsos tidak bisa menolak untuk mengeluarkan persetujuan.
“Coba ini harusnya gimana bisa begini? Karena kalau sudah ditandatangan oleh desa, TKSK, dan camat, kami tidak bisa menolak. Berarti kan harus dari bawah verifikasinya. Kalau sudah sampai di Dinsos, bingung juga menolaknya,” sambung mantan Camat Cimanuk itu.
Baca juga: Kasihan, Warga Miskin di Pandeglang Tidak Bisa Lagi Berobat Gratis
Malah seharusnya Nuriah melanjutkan, pemerintah membuat sistem audit terhadap penerima manfaat SKM sebagai upaya validasi program tepat sasaran.
“Seharusnya memang ada sistem audit untuk memastikan bahwa bantuan SKM yang diberikan sudah tepat sasaran. Sekaligus memverifikasi untuk mengevaluasi bagaimana disekstor pelayanan kesehatan kategorinya itu yang harus dievaluasi,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Nuriah akan menekankan Kepala Desa agar selektif mengeluarkan rekomendasi SKM supaya tepat sasaran. Karena sejatinya, pihak desa lah yang mengetahui kondisi jelas dari masing-masing warganya. Apalagi tahun depan, anggaran untuk SKM akan bertambah sekian ratus juta dari tahun ini.
“Ini harus komitmen bersama. Kalau mereka (desa) yang hafal kondisi warganya, kan dari jajaran desa dan TKSK. Kalau seperti ini saja, harus duduk bersama, tidak bisa hanya Dinsos, harus lintas bidang,” tutup wanita berkacamata itu. (Red-02).
