SERANG, BantenHeadline.com – Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menggulirkan program pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK mendapat tanggapan pesimis dari DPRD Banten.
Melalui Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan berpandangan, bahwa salah satu program unggulan Gubernur Banten, Wahidin Halim itu dikhawatirkan menimbulkan banyak masalah baru.
“Implementasi pendidikan gratis bukan tanpa masalah, karena harus ada yang dianulir terlebih dahulu. Karena selama ini persoalan pendidikan di Banten masih banyak,” ujarnya, Selasa (6/2).
Menurutnya, selama ini, persoalan dunia pendidikan di Banten, masih banyak menyisakan kisah yang mengharukan seperti honor guru yang telat dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang lambat cair.
“Hal itu belum termasuk manajemen sekolah dan kualitas tenaga pengajar yang masih rendah. Harus ada terobosan yang cerdas. Jangan sampai saat digratiskan tetapi anggaran BOS dan Bosdanya telat karena saya masih banyak menemukan kejadian itu,” imbuhnya.
Sedangkan melalui kebijakan yang akan mulai diberlakukan tahun 2018 itu, diamanatkan pula bahwa sekolah dilarang untuk memungut iuran. Padahal, melalui iuran itu sekolah bisa meningkatkan mutu dan fasilitas saat anggaran dari pemerintah tidak mencukupi.
“Sebaiknya bantuan gratis jangan disamaratakan. Untuk sekolah yang lebih maju biaya harus lebih besar. Karena jika disamaratakan, dikhawatirkan yang selama ini mereka berikan, malah menurun kualitasnya akibat alokasi anggaran yang kurang,” ucap Fitron.
“Saya khawatir jika gratis, lompatan sekolah yang sudah jauh, akhirnya stagnan akibat tidak boleh memungut iuran. Sebaiknya dirange, jika dipungut tetapi ada batasan maksimal yang disepakati. Pendidikan ini bahaya jika digeneralisasi, terutama bagi sekolah yang sudah maju,” beber politisi Golkar itu panjang lebar.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SMK pada Dindikbud Provinsi Banten, Oeng Rosliana mengaku jika hal itu adalah tantangan sekaligis komitmen pemerintah untuk memberi bagi masyarakat. Sebelum menerapkan pendidikan gratis, pihaknya telah berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga didik khususnya yang non ASN.
“Ini sebuah tantangan apa yang diharapkan. Tentunya ini (pendidikan gratis) sedang digodok. Saat ini kami tengah meningkatkan kesejahteraan guru terutama yang non ASN,” terangnya.
Tidak hanya itu, dari sektor infrastruktur, Pemprov juga terus menggenjot dengan menghadirkan fisik baru dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB). Pemprov lanjut Oeng, terus membenahi fasilitas sekolah, menciptakan guru yang berkompeten, serta menjalankan kurikulum dengan baik.
“Tahun ini kami anggarkan biaya pendidikan sekitar Rp2 triliun. Disamping itu, direncanakan penambahan sekolah baru sebanyak 6 unit, dan 183 Ruang Kelas Baru,” sebut Oeng. (Red-02).
