PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk tidak memberlakukan sistem Computer Assisted Test (CAT) saat seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
BKD khawatir bila sistem seleksi itu diterapkan, maka akan berimbas pada kegagalan lolos seleksi sebagian peserta.
Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menjabarkan, usulan disampaikan karena melihat pengalaman saat penerimaan CASN lalu. Dari 2.800 pendaftar, angka kelulusan murni tidak sampai 5 persen.
“Kalau menggunakan seleksi CAT, kami pesimis bisa maksimal. Pada CASN saja banyak yang gugur, apalagi jika diterapkan pula pada P3K,” kata dia, Jumat (1/2).
Fahmi beralasan, pada penerimaan P3K mendatang, pihaknya akan memprioritaskan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 7.800 pegawai. Namun persoalannya, sebagian diantara mereka merupakan pegawai yang sudah melewati usia 35 tahun dan minim pengetahuan teknologi.
“Kami berharap tidak menggunakan CAT, manual saja, karena honorer di Pandeglang banyak yang sudah tua dan tidak paham teknologi. Sedangkan loyalitas mereka sudah puluhan tahun. Sehingga tidak fair bila disamakan dengan sistem yang ada saat ini,” terang Fahmi.
Dirinya mengaku, sampai saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut mengenai penerimaan PPPK. Karena ditingkat pusat, pemberlakuan wacana itu masih dikritik lantaran sistem penggajian bagi tenaga P3K belum menemui titik terang.
“Bila dibebankan ke APBD kami merasa berat. Seharusnya APBN yang menanggung, Mengingat status mereka sama dengan ASN. Jadi saat ini belum diputuskan pembiayaannya melalui apa,” bebernya.
Meski begitu Fahmi menambahkan, pihaknya tetap menyiapkan segala keperluan untuk menghadapi penerimaan P3K. Bulan ini BKD akan memvalidasi 7.800 tenaga honorer. Mengingat banyak tenaga honorer bidang pendidikan yang masih terdata sebagai lulusan SMA. Padahal kenyataannya, mereka sudah meraih gelar sarjana.
“Kami akan memvalidasi data sebelum memulai proses P3K. Lalu menghitung kekuatan dimasing-masing OPD. Total tenaga honorer 7.800 orang. Jumlah ini akan kembali divalidasi. Yang diprioritaskan bagi lulusan S1. Makanya saat ini kami sedang mendata pegawai yang masih terdata sebagai lulusan SMA. Karena aturannya harus S1. Itu mutlak,” tegas Fahmi.
Lebih jauh Fahmi berharap pemerintah pusat memberi kesempatan lebih besar bagi tenaga honorer. Idealnya, komposisi penerimaan P3K 60 persen untuk honorer dan 40 persen bagi kalangan umum.
“Sementara prediksi kami kuota P3K tidak jauh berbeda dengan CASN yang berkisar 500 jiwa. Kami berharap presentase penerimaan P3K dari golongan honorer lebih besar karena jumlahnya mencapai ribuan. Jadi kami berharap ada keberpihakan terhadap tenaga honorer,” tutupnya. (Red-02).
