PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menyoroti perihal sarana pelayanan publik di Polres Pandeglang. Sejumlah fasilitas, dianggap belum memadai dalam memberi pelayanan kepasa masyarakat.
Hal itu diketahui saat jajaran Kemenpan RB mengevaluasi pelayanan publik di Polres Pandeglang, Kamis (19/7) pagi.
Kepala Bidang Koordinasi, Evaluasi, Pelayanan Publik, Deputi Bidang Pelayanan Publik pada Kemenpan RB, Suyatno mengatakan, bentuk fasilitas yang perlu segera dibenahi, yaitu keberadaan beberapa sarana untuk menunjang kenyamanan masyarakat ketika mengurusi sejumlah kepentingan.
“Yang kami soroti kekurangan sarana dan pra sarana. Karena idealnya, itu ada kamar mandi khusus disabel, ruang menyusui, tempat bermain anak,” katanya.
Suyatno mengemukakan, dalam memberi pelayanan publik, sarana dan pra sarana tersebut harus disediakan supaya pelayanan publik di Polres Pandeglang berjalan baik. Hanya saja dirinya menyadari, hal itu bukan perkara mudah. Karena Polres Pandeglang sendiri, mengalami keterbatasan ruangan.
“Beliau (Kapolres Pandeglang, red) inginnya ada, tetapi tempatnya tidak cukup dan belum memungkinkan. Memang harus ada perhatian dari pejabat tinggi Polri terutama Pandeglang sebagai salah satu daerah tertinggal,” jelasnya.
Kendati demikian, Suyatno memuji semangat dan kinerja para personil Polres Pandeglang. Karena ia menilai, kekurangan sarana justru tidak mengendurkan dedikasi Polres Pandeglang dalam memberi pelayanan publik yang optimal.
“Saya akui bahwa pelayanan publik di sini sudah berjalan baik. Kami melihat satu per satu batasan sebuah pelayanan yang baik, sudah ada di sini. Jadi saya tidak kaget bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Polres, skornya 87. Semangat dan cita-citanya sudah terlaksana. Hanya dari segi sarana dan pra sarana saja,” sanjungnya.
Sementara itu, Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amstono mengakui bahwa pelayanan publik yang diberikan belum optimal. Hal itu diakibatkan minimnya sarana dan pra sarana. Padahal, dari sisi SDM, Polres Pandeglang dianggapnya sudah mumpuni.
“Kami akui memang ada yang belum sempurna dari sisi pelayanan publik terkait sarana dan pra sarana. Ini yang menjadi fokus kami untuk dibenahi. Kalau SDM kami sudah siap, tinggal sarana dan pra sarana saja,” terangnya.
Kendati demikian, pembenahan pelayanan publik terus dilakukan jajarannya. Bahkan pihaknya juga sudah berencana untuk membangun fasilitas pelayanan satu pintu. Dengan demikian, saat masyarakat lebih nyaman dalam mengajukan pembuatan SIM, SKCK, dan SPKT.
“Untuk satu pintu kami sudah punya rencana, dan memang tidak ada anggaran itu. Kami telah memohon kepada ibu bupati, dan sudah direspon. Saya dengar sudah dianggarkan untuk tahun 2019. Semoga itu bisa terwujud. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah mendapat pelayanan yang baik,” harap mantan Kapolres Soppeng itu. (Red-02).
