skinan PandeglangPANDEGLANG, BantenHeadline.com – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku heran dengan data persentase penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Kabupaten Pandeglang sebagai daerah termiskin di Banten dengan angka persentase 9.74 persen.
Sikap Bupati Irna tersebut, terkait pernyataan BPS Banten bahwa angka kemiskinan di Pandeglang tahun 2017 mengalami kenaikan 0.07 persen dari tahun 2016. Hal tersebut bertentangan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang tahun 2017, yang mengklaim bahwa angka kemiskinan di Pandeglang menurun menjadi 9.67 persen dari kondisi awal pada tahun 2015 yang berada diangka 10.43 persen.
Menurut Irna, berbagai program bantuan dari APBN dan APBD sudah digulirkan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Maka seharusnya ia menilai, data penduduk miskin di Pandeglang juga berkurang seiring berbagai bantuan program yang diberikan.
“Kami melihat dari data statistik kami, tidak mungkin dana triliunan yang diturunkan tidak mengurangi angka kemiskinan. Dari APBD yang kami kucurkan saja berapa puluh miliar, dana hibah, dan Dana Desa. Tentunya seharusnya angka kemiskinan menurun,” jelas Irna, Jumat (6/4/2018).
Oleh karena itu, kedepannya Pemkab akan mengajak duduk bareng BPS untuk membahas mengenai teknis perilisan data. Mengingat selama ini, BPS kerap kali merilis data pertumbuhan makro diakhir tahun.
“Kami ingin bekerjasama dengan BPS agar rilisnya tidak akhir tahun, tetapi pertumbuhan ekonomi per tiga bulan sesuai instruksi presiden. Maka perlu kerjasama yang didorong dengan APBD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satriawan mengakui bahwa data yang diumumkan dalam LKPJ merupakan persentase kemiskinan tahun 2016.
“Data yang kami pakai leg dalam satu tahun. Sedangkan kami menerima data BPS tahun 2016 satu tahun kemudian,” jelasnya.
Meski tidak menyangsikan data terbaru BPS, namun Kurnia mengungkapkan bahwa hal itu belum bisa dijadikan acuan. Mengingat, BPS baru merilis data kemiskinan dan pengangguran. Sementara indikator makro, harus menyelipkan pula PDRB, IPM, dan laju pertumbuhan ekonomi.
“Kita mesti dalami kenapa bisa naik. Karena kenaikan iu bisa saja dipengaruhi dengan kenaikan harga sehingga bisa memengaruhi daya beli masyaakat. Atau bisa juga disebabkan fakor pendukung lain sepeti adanya bencana atau progam penanggulanan kemiskinan yang serapannya rendah,” terang Kurnia.
Sebelumnya, BPS Provinsi Banten merilis angka persentase kemiskinan di delapan kabupaten kota di Provinsi Banten tahun 2017. Hasilnya, BPS menempatkan Kabupaten Pandeglang sebagai wilayah termiskin. dengan persentase angka kemiskinan sebesar 9.74 persen. (Red-02).
