SERANG, BantenHeadline.com – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) menyebut bahwa cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Banten telah mencapai 77 persen, atau sebanyak 7.823.299 jiwa dari total penduduk Banten sekitar 12 juta jiwa.
“Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi PBI yang semula dari 20% menjadi 50%, sebagai wujud optimalisasi peran Pemerintah Provinsi Banten dalam program strategis JKN-KIS, dan tercapainya cakupan semesta tahun 2019,” ungkap Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS, Andayani Budi Lestari dalam acara Forum Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/9).
Andayani mengatakan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Memasuki tahun keempat, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 September 2017, telah mencapai 180.772.917 jiwa atau mencapai lebih dari 70% dari total penduduk Indonesia.
“Hingga saat ini, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 470 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke JKN-KIS dengan jumlah kepesertaan 17.827.490 jiwa,” sebutnya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, Benjamin Saut menerangkan, keberhasilan program JKN-KIS yang berdampak positif pada perekonomian dibuktikan dari adanya penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2016.
“Dampak JKN-KIS antara lain, jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun. Industri makanan dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun,” beber Saut.
Dirinya menuturkan, bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan
“Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang,” ucapnya.
“Program JKN–KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 % kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita,” tambah Saut.
Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim menambahkan, dalam rangka mendukung program JKN-KIS, peran Pemerintah Daerah diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas JKN-KIS.
“Pemerintah Daerah menjadi tulang punggung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS,” ucapnya. (Red-02)
