SERANG, BantenHeadline.com – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten mengakui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini belum memiliki sarana untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Karenanya Pemprov Banten berencana melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Kecamatan Grogol, Jakarta Barat.
Selain RSJ, Pemprov Banten juga belum memiliki Panti Rehabilitasi untuk menangani para penyandang masalah sosial, seperti Wanita Tunasusila, Anak Jalanan (Anjal), Gelandang dan Pengemis (Gepeng).
Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana, usai menghadiri acara pelantikan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug Kota Serang, Selasa (6/3/2018).
“Kita itu tidak punya panti rehabilitasi, ODGJ, wanita tunasusila, anak jalanan, gelandang dan pengemis. Sekarang lagi marak ODGJ. Instruksi dari Pak Gubernur dan keinginan beliau agar segera melakukan MoU dengan RSJ Grogol (untuk penanganan ODGJ) sementara,” kata Nurhana.
Nurhana menambahkan, bahwa selama ini pihaknya masih bergantung pada panti rehabilitasi milik masyarakat, salah satunya yaitu Yayasan Bani Syifa, di Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang kini tengah menangani sedikitnya 200 ODGJ.
“Sekarang yang dikirim dari kabupaten/kota kita kirim lagi ke panti milik masyarakat itu. Ada sekitar 200 ODGJ di Bani Syifa. Kita berterima kasih sekali ke mereka,” katanya.
Namun disisi lain, Pemprov Banten juga tengah merencanakan pembangunan pusat rehabilitasi, yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten tahun 2017-2022, dengan kesediaan lahan di Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
“Konsepnya nanti itu Panti atau Panti Rehabilitasi Terpadu. Kita sudah punya lahan 8 hektar, baru terpakai 2 sampai 3 hektar, tinggal dana pembangunannya saja. Studi kelayakannya sudah dibuat, lalu DED (Detail Engineering Design-red) juga sudah dibuat,” terangnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang ditemui wartawan usai melantik pengurus LKKS Provinsi Banten mengatakan, saat ini pihaknya terus mengkaji terkait pembangunan Panti Rehabilitasi. Karenanya sebelum fasilitas tersebut terbangun, WH berharap agar para pengurus LKKS bisa bekerja ikhlas dan bersabar dalam menangani para penyandang masalah sosial.
“Kalau kita, bikin panti, ya bikin. (Untuk pengurus LKKS) saya bilang ikhlas, karena ini enggak ada gajinya, mengurus orang-orang sosial ‘kan mesti ikhlas dan sabar,” tegasnya. (Rls-05).nanganan
