PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Banyaknya pembangunan strategis nasional yang akan dibangun di Kabupaten Pandeglang, membuat Pemkab Pandeglang berupaya keras agar proyek tersebut berjalan lancar. Tercatat, dalam beberapa tahun ke depan, Pandeglang akan mengalami pembangunan besar-besaran seperti reaktivasi rel kereta api, Bandara Banten Selatan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
Salah satu yang menjadi perhatian Pemkab dari semua pembangunan itu, yakni kekhawatiran adanya gangguan konflik sosial di masyarakat. Mengingat, konsekuensi pembangunan proyek strategis nasional, akan berimbas pada lahan-lahan milik warga dan dampak sosial masyarakat lainnya. Untuk itu, Pemkab Pandeglang membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial sebagai langkah deteksi dini persoalan itu.
“Tim ini untuk mengawal pembangunan proyek strategis nasional. Adanya proyek-proyek nasional jangan diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepda BantenHeadline.com usai melakukan rapat dengan Tim Pencegahan Konflik Sosial, di Ruang Garuda Pendopo Pandeglang, Senin (05/12).
Irna mengakui, sejumlah mega proyek itu diyakini akan banyak berdampak positif terhadap perkembangan daerah yang dikenal dengan Kota Seribu Kyai Sejuta Santri itu.
Menurut bupati, keberadaan tim yang terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agama itu sangat penting. Diharapkan, melalui tim ini gejolak yang terjadi dimasyarakat dapat segera diredam. Pasalnya, saat ini marak isu calo tanah untuk pembebasan lahan Bandara Banten Selatan dan reaktivasi rel kereta api yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Ada saja yang ingin menganggu proses pembanguanan, padahal kita pengen buru-buru tapi saat pembebasanan lahan masih saja ada spekulan dari oknum-oknum ditambah lagi adanya double kepemilikan tanah dan lain sebagainya,” keluhnya.
Jika hal itu tidak segera diatasi tambah Irna, maka dinilai akan menghambat pembangunan di Pandeglang. Lebih dari itu, investor juga akan urung menanamkan modalnya.
“Makanya kita harus duduk bareng bersama dengan tim koordinasi intelejen daerah. Agar setiap permasalahan dapat ditanggulangi bersama,” jelasnya. (Red – 02).
