PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum tertarik untuk memindahkan kas daerahnya ke Bank Banten. Meski Pemprov Banten akan mulai mengelola keuangannya di Bank Banten pada tahun 2017, namun hal itu tidak membuat Pemkab Pandeglang tergiur.
Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menjelaskan, Pemkab akan melihat perkembangan dan performa bank yang diresmikan pada awal Oktober lalu itu terlebih dahulu.
“Kita masih memantau, karena saham kita masih di BJB (Bank Jabar Banten – red). Jika ada kebijakan harus memindahkan ke Bank Banten, harus kami kaji dahulu. Sebagai bank baru, masih perlu ditinjau keuntungan yang akan didapat Pemkab,” ujar Tanto, beberapa waktu lalu.
Jika kas daerah Pemkab Pandeglang dialihkan ke Bank Banten kata Tanto, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi deviden bagi Pemkab. Apalagi selama ini, deviden yang di dapat Pemkab dari Bank BJB dinilai cukup besar.
“Kita punya saham di Bank BJB, ikut memiliki Bank BJB. Kalau tidak menyimpan uang di BJB, maka keuntungan kita semakin kecil. Deviden ini ‘kan digunakan untuk menambah PAD kita, untuk pembangunan,” terang Tanto.
Ia mengatakan, hingga kini belum telihat analisa keuntungan yang diperoleh jika keuangan Pemkab Pandeglang dikelola oleh Bank Banten. Apalagi sampai saat ini, belum ada koordinasi yang dijalin oleh Pemprov Banten. Dirinya pun mengkhawatirkan peralihan keuangan Pemkab ke Bank Banten, tidak sanggup difasilitasi oleh bank yang pembentukannya sempat menuai polemik itu.
“Kita lihat perkembangan. Karena kita kan perlu proses, sosialisasi dengan SKPD. Apalagi kan bank baru, takut kantor kasnya kurang. Terutama di daerah Selatan. Di Pandeglang saja hanya ada satu. Artinya ada fasilitas yang tidak dipenuhi oleh Bank Banten,” ungkapnya. (Red – 02).
