PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diketahui masih banyak yang keliru dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal itu diketahui saat Inspektorat melakukan koreksi terhadap laporan LKPD dari OPD. Salah satunya, yakni menyangkut pembelian aset.
Namun begitu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita meyakini bahwa kekeliruan itu bukan perbuatan manipulatif yang dilakukan bawahannya, melainkan hanya sebatas kesalahan administratif.
Baca juga: Beberapa OPD di Pandeglang Masih Keliru dalam Menyusun LKPD
“Yang intinya memang tidak ada manipulatif. Hanya kesalahan administratif. Itu kan perlu didampingi. Mudah-mudahan tidak ada tindakan yang mengarah korupsi nepotisme,” katanya, Selasa (13/3).
Irna mengatakan, pihaknya sudah berupaya setransparan mungkin dan akuntabel menyuguhkan laporan keuangan. Apalagi pihaknya melalui Inspektorat kerap memberi pembinaan dan pendampingan dalam menyusun LKPD, termasuk adanya campur tangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami harus dampingi seluruh OPD. Karena laporan mereka harus transparansi dan akuntabel. Ada mungkin laporan dikegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau double catat bahkan salah catat,” dalih Irna.
Irna mengakui bahwa banyak OPD yang masih perlu mendapat pendampingan. Karena bupati menilai, penyusunan LKPD yang baik bukan semata-mata mendapatkan prestasi, melainkan bentuk tanggungjawab atas amanat pengelolaan keuangan daerah.
“Itu bukan prestasi, tetapi tanggung jawab. Karena kami mengelola keuangan Pemda, mengelola pelayanan yang baik. Sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan sajian laporannya,” tuturnya.
Irna berharap, kekeliruan yang ditemukan saat ini bisa segera diperbaiki oleh OPD terkait. Karena opini tahun lalu yang diraih, masih banyak yang perlu disempurnakan. Irna tetap berharap agar laporan keuangan Pemkab Pandeglang bisa lebih baik dari tahun lalu.
“Sehingga kami juga ingin mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun kami berharap tetap mendapat opini yang terbaik. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Kalau WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami jelas merasa ada sesuatu kekurangan yang harus disempurnakan,” tandas politisi Demokrat itu. (Red-02).
