PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui jika pihaknya masih kesulitan dalam memantau praktik korupsi di Pandeglang, lantaran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berbasis online. Padahal peluang terjadinya korupsi selama ini diakibatkan oleh sistem yang masih manual.
“Peluang korupsi selama ini terjadi karena sistem manual. Dengan teknologi bisa ditekan dan bisa bersih. Saya selama ini sulit mencari data. OPD terkait selalu lambat dalam menyiapkan data. Permasalahan aduan masyarakat nyangkutnya tidak tahu dimana,” keluhnya usai menghadiri acara Inisiatif Meeting, Pelibatan Komunitas Dalam Pencegahan Korupsi di Banten di Oproom Setda Pandeglang, Senin (25/9).
Oleh karena itu, Pemkab Pandeglang kini fokus menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi diharapkan bisa ditekan. Disamping itu, setiap OPD juga harus mengungah seluruh kegiatan di akun Media Sosialnya, supaya menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Kami terapkan semuanya berbasis online dan teknologi untuk pelayanan yang baik. Memang saya akui awalnya sulit menerapkan dari manual bergeser dengan teknologi. Namun adanya ruang pintar, semua OPD khususnya 13 OPD pengelola infrastruktur harus berbasis data dan online,” imbuh Irna.
Meski mengaku sulit dalam mengawasi praktik-praktik korupsi di tambah banyaknya rintangan di lapangan, tetapi Irna menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan lompatan besar dengan reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Usulan dan gagasan dari mereka (KPK, red) bisa jadi pijakan bagi kami dalam menerapkan kebijakan, sistem tata kelola pemerintahan bisa lebih baik,” cetus bupati wanita pertama di Pandeglang itu. (Red-02).
