PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Dadi Supriadi menyebutkan, bahwa alokasi anggaran BPBD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 ini hanya sekitar Rp 2 miliar. Ia menyayangkan kondisi tersebut, mengingat Pandeglang termasuk dalam daerah rawan bencana bersama ratusan daerah lainnya di Indonesia.
Dadi menilai, angka ini jauh dari yang diajukan oleh BPBD sebesar Rp 7 miliar. Bahkan menurutnya jika dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk makan minum (Mamin) Pemkab Pandeglang yang mencapai Rp 24 miliar, nominal ini masih belum menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap persoalan kebencanaan.
“Pos anggaran Rp 2 miliar, hanya 0.7 persennya dianggarkan untuk kebencanaan. Sedangkan sisanya, lebih banyak untuk kegiatan. Padahal 13 jenis potensi bencana, seluruhnya ada di Pandeglang,” tutur Dadi Supriadi kepada BantenHeadline.com, Senin (27/02).
Dadi kemudian memaparkan, akibat kecilnya alokasi anggaran untuk BPBD, pihaknya mengakui bahwa penanganan bencana di Pandeglang tidak akan optimal. Bahkan diakuinya, untuk proses pengiriman logistik saat bencana banjir pertengahan Februari lalu, pihaknya menggunakan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT) Pemkab Pandeglang sebesar Rp 40 juta.
“Memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 1 miliar. Kalau sekarang rincian Rp 2 miliar itu, tersebar di 3 kegiatan yaitu untuk pra, sedang, dan pasca bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, minimnya anggaran tersebut juga berpengaruh terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Pandeglang. Menurut Dadi, selama ini BPBD kesulitan mencari dana kesiapsiagaan saat bencana. Akibatnya, BPBD kerap mengandalkan pasokan bantuan dari BNPB, BPBD provinsi, kabupaten kota, hingga masyarakat.
“Untuk agenda kesiapsiagaan sulit dilakukan. Kita sering kelimpungan harus mencari dulu, apalagi jika ada keperluan mendadak. Selama ini, kita mengandalkan bantuan dari BNPB, BPBD provinsi, dan kabupaten kota lain,” keluh Dadi. (Red-02).
