PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang mulai beroperasi setelah diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Senin (31/8).
Fasilitas yang berdiri di atas gedung bekas Setda Pandeglang itu, menelan anggaran hingga Rp6,35 miliar dan menjadi mercusuar pembangunan diera kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban.
Mengadopsi arsitektur Badak Cula Satu yang menjadi hewan khas Ujung Kulon, MPP Pandeglang menjadi yang pertama di Provinsi Banten sekaligus yang ke-27 diseluruh Indonesia.
Di MPP Pandeglang terdapat 23 counter instansi yang menyajikan 223 layanan seperti pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, E-tilang, rekomendasi teknis perizinan, pendaftaran wajib pajak, pelayanan SKCK, SKTM, kartu pencari kerja, pendaftaran BPJS, info haji, layanan BPJS ketenagakerjaan, pembuatan paspor, dan pembayaran PDAM.
Menpan Tjahjo berharap berdirinya MPP Pandeglang dapat merangsang kabupaten kota lain di Banten untuk membangun fasilitas layanan yang sama.
“Semoga adanya MPP pertama di Banten, bisa merangsang semua daerah ditingkat II di Banten,” katanya.
Tjahjo menjelaskan, MPP merupakan salah satu bentuk layanan yang mendukung reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan adanya MPP dia meyakini pelayanan bagi masyarakat akan lebih mudah dan cepat.
“Arahan presiden kenapa reformasi birokrasi menjadi kata kunci suksesnya pembangunan nasional? Karena pemerintah ingin memberi layanan secepatnya kepada masyarakat diberbagai aspek,” jelasnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menjelaskan, pembangunan MPP menjadi upaya pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang nyaman, cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
“MPP Pandeglang diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dengan melibatkan instansi vertikal,” harap Irna. (ADV)
