PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk memulai pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas tsunami dilakukan sebelum bulan puasa.
Soalnya, dana untuk pembangunan Huntap telah disediakan sehingga harus dipercepat. Apalagi hal ini menyangkut pemukiman bagi korban tsunami Selat Sunda.
Hal itu diungkapkan Deputi Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada BNPB, Rifai usai menggelar audiensi dengan Bupati Pandeglang di Ruang Garuda Pendopo Rabu (12/2) pagi.
“Jadi percepatan pembangunan pemukiman 706 unit rumah Huntap itu segera. Kami berharap sebelum ramadan sudah dimulai, dan katakanlah sebelum Pilkada sudah selesai,” katanya.
Rifai menyebut, BNPB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp69 miliar untuk membangun 706 unit Huntap. Ditambah Rp6 miliar untuk membangun fasilitas pendukung seperti jalan dan jembatan.
“Tahun 2019 Pemerintah pusat memberi bnatuan sebesar Rp75 miliar untuk membangun 706 unit rumah yang terdampak bencana, 1 unit jembatan, dan 1 ruas jalan. Kami memohon dukungan agar percepatan pembangunna rumah ini bisa dikerjakan dengan segera,” bebernya.
Rifai mengaku khawatir dengan kondisi para penyintas yang sudah menetap di Hunian Sementara (Huntara) lebih dari satu tahun. Kekhawatiran itu menyangkut kondisi kesehatan para korban tsunami.
“Mengingat saudara-saudara kita sudah hampir satu tahun menempati huntara sebagai penyintas. Kondisi itu justru bisa menimbulkan masalah lain seperti kesehatan jika terus berlama-lama di Huntara,” ujarnya risih.
Hanya untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya menyarankan Pemkab Pandeglang untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Koordinasi itu dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai teknis pembangunan agar bisa dilakukan dengan mekanisme lain di luar lelang. Dengan begitu proses pembangunan bisa lebih cepat direalisasikan.
“Untuk teknisnya tetap lelang, tapi saya minta ada dispensasi. Jadi saya sarankan bupati bersama jajaran ke LKPP untuk berdiskusi supaya ada solusi. Karena ini kan untuk pemukiman pasca bencana,” imbau Rifai.
Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku sedang mengupayakan pembangunan Huntap dalam waktu dekat. Dia menerangkan Pemkab akan segera berkoordinasi dengan LKPP mengenai teknis pengadaan.
“Kalau melewati proses lelang seperti biasa akan memakan waktu. Membuat DED saja butuh 2 bulan sehingga kemungkinan baru bisa lelang bulan Mei. Kan kelamaan,” terang Irna.
Jika disepakati, Pemkab menginginkan agar teknis pembangunan dilakukan melalui penunjukkan langsung. Sebab metode itu diyakini tidak memerlukan waktu yang lama. Apalagi masalah ini termasuk lex specialis atau bersifat khusus terkait kebencanaan.
“Ini kan masalah lex specialis, masalah kebencanaan, ada hal-hal yang kebijakannya bersifat punya ruang untuk ditoleransi misalnya dengan penunjukkan langsung,” harapnya.
Adapun rencananya, pembangunan 706 unit Huntap di Labuan, Carita, Panimbang, dan Sumur, menggunakan konsep rumah instan. Konsep ini dipercaya lebih cepat dikerjakan karena bersifat pabrikasi.
“Meski begitu tetap dengan rumah instan. Sehingga proses nya lebih cepat karena berbentuk pabrikasi,” tutup alumni DPR RI itu. (Red-02).
