PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Lima dari sebelas indikator penilaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021, belum tercapai. Padahal pemerintah daerah tinggal memiliki waktu satu tahun lagi, untuk merealisasikan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun.
Kelima komponen yang belum tercapai itu meliputi Indek Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP), jumlah kunjungan wisatawan, dan kondisi jalan rusak berat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat lima aspek capaian kinerja itu belum tercapai. Misalnya berkaitan dengan faktor alam.
“Belum tercapainya ini dipengaruhi oleh kondisi alam. Contohnya, bencana tsunami kemarin berdampak pada angka kemiskinan akibat rumah mereka yang rusak,” ujar Utuy kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Belum tercapainya lima komponen RPJMD itu juga turut berpengaruh terhadap tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban. Tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang itu terdiri atas investasi bidang agro bisnis, maritim bisnis, dan wisata bisnis.
“Justru pengaruh belum tercapainya tiga sektor unggulan itu, akibat ada langkah yang belum kami lakukan. Misalnya revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal Perda ini dibutuhkan untuk mendatangkan investasi ke Pandeglang,” jelasnya.
Akan tetapi, Utuy meyakini seluruh komponen yang belum sesuai target itu, dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maksimalnya ketika era Irna-Tanto berakhir tahun 2021 mendatang. Dia optimistis, lantaran saat ini revisi Perda RTRW sudah disetujui. Hal itu dinilai sebagai angin segar, karena dapat mendongkrak investasi yang dipandang Utuy merupakan objek vital dalam mencapai seluruh komponen dalam RPJMD.
“Jika perda RTRW selesai, saya yakin semua akan terdongkrak. Jadi dari semua indikator RPJMD itu, yang paling besar mendokrak itu dari segi investasi,” tuturnya.
Lagipula Utuy menambahkan, catatan capaian itu hanya untuk periode 2016-2018. Sebab, penilaian tahun 2019 belum selesai dilakukan. Karena dalam menentukan hasil capaian, tidak hanya Bappeda saja, melainkan juga melibatkan unsur lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami belum bisa mengukur secara khusus, karena penilaian itu ada yang bisa dinilai secara langsung, ada yang tidak bisa karena datanya diperlukan, dan data itu resmi. Contoh angka pengangguran, kami tidak bisa menentukan sendiri, tetapi harus sinergi dengan BPS,” tutupnya. (Red-02).
