PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengaku melarang dan akan menghapuskan studi banding Kepala Desa (Kades). Sebab masih ada beberapa prioritas pekerjaan Kades yang belum selesai.
Pelarangan itu menyusul atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti soal agenda studi banding dan Bimbingan Teknis ratusan Kades di Pandeglang ke Bali pada tanggal 2-5 September 2019 lalu.
Baca juga: DPMPD Pandeglang Dalami Sorotan KPK Soal Bimtek Ratusan Kades ke Bali
Bukan cuma Bimtek di Bali, penelusuran itu juga akan dilakukan terhadap agenda-agenda serupa yang sebelumnya sudah diselenggarakan, seperti ke Banyuwangi.
Larangan DPMPD itu pun sekaligus memupuskan wacana studi banding dan Bimtek ratusan Kades tahap II akhir tahun ini. Pasalnya, agenda ke Bali awal September lalu, tidak dikuti seluruh Kades. Kegiatan itu hanya diikuti oleh 134 Kades dari 326 desa yang ada di Pandeglang.
“Selama saya jadi Plt saya delete lah, kalau untuk itu (studi banding) lagi. Sama saya jangan harap. Kan ada yang lebih prioritas kok. Janganlah nanti kan menjadi pembicaraan orang lain,” tutur Ramadanisaat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (9/10).
Adapun menyikapi atensi KPK itu, Ramadani menegaskan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di internal DPMPD. Mengingat dia baru menjabat sebagai Plt sejak beberapa pekan lalu.
“Nanti saya cek dulu ya. Soalnya saya kan baru ini Plt DPMPD-nya. Saya juga lagi konfirmasi dahulu dengan teman-teman yang ada di DPMPD. Karena, itu kan terjadinya sebelum saya menjadi Plt DPMPD, baik data-datanya maupun yang lainnya, kan khawatir saya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang, Ibnu Hajar menolak untuk berkomentar.
“Maaf, saya belum bisa berkomentar,” ucapnya menjawab melalui pesan singkat WhatsApp. (Red-02).
