KABUPATEN SERANG, BantenHeadline.com – Dalam rapat koordinasi dengan pejabat Eselon II dan Eselon III atas evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Kabupaten Serang, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkap target realisasi pendapatan daerah pada Triwulan III yang belum tercapai.
Dari target Rp 2,8 Triyun pendapatan daerah, yang terealisasi baru Rp 816 Miliar. Sementara target realisasi belanja Rp 3,2 Trilyun, baru berhasil diserap Rp 608 Milyar atau 46,18 persen.
“Serapan anggaran tertinggi adalah sekertariat DPRD dengan realisasi sebesar 47,22 persen, dan serapan anggaran terendah adalah Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Tata Bangunan (DPKPTB) dengan realisasi sebesar 2,41 persen,” ungkapnya saat memimpin rapat koordinasi di Aula Tb Suandi, di Kawasan Pusat Perkantoran Pemda Kabupaten Serang, Kamis (2/8/2018).
Ia juga meminta, Kepala OPD fokus pada program prioritas Pemkab Serang dalam percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pertanggungjawaban administrastif dan fisik.
”Saya minta penyusunan anggaran murni 2019 dan perubahan 2018 memastikan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Diutamakan yang mendukung percepatan peningkatan IPM,” tegas Tatu.
OPD juga diminta agar meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan masyarakat dengan mencari solusi dan inovasi terbaru.
”Kenaikan kinerja kita akan terlihat dalam Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang akan dibandingkan dengan indikator capaian kinerja tahun kemarin dengan sekarang,” ujarnya.
Tatu kemudian mengevaluasi secara khusus kinerja DPKPTB atau yang biasa disebut sebagai Dinas Perkim yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran.
“Yang dikhawatirkan adalah Perkim dalam mengelola pekerjaan fisik milik Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Saat ini ada tiga paket yang tidak bisa dilanjutkan lelang karena sudah tidak cukup waktu pelaksanaannya. Sehingga, menjadi evaluasi bersama terutama di internal Perkim,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa memaparkan, bahwa OPD seharusnya memiliki jiwa wirausaha dengan prinsip input minimal dan output maksimal. Karena, setelah melihat presentase belanja pegawai mencapai 8,73 persen sedangkan belanja modal baru 0,72 persen.
”Kita harus menjalankan prinsip wirausaha dan jangan sampai kita makan uang banyak tapi tidak dirasakan masyarakat. belum lagi bicara tentang indikator kinerja impact apakah ada dampak kesejahteraan masyarakat,” kata Pandji.
Ia berharap masing-masing OPD memaksimalkan kinerja dan mendukung keberhasilan sasaran prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar Kabupaten Serang memperoleh predikat Sangat Baik tingkat Nasional.
“Berdasarkan data dari BPS tahun 2016 IPM Kabupaten Serang 65,12 dan tahun 2017 menjadi 65,60. Jadi terdapat kenaikan 0,48 poin,” pungkasnya. (Red-05).
