Jabatan Tiga OPD Dilelang, Sebelas Pejabat Pandeglang Bakal Bersaing

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta.

PANDEGANG, BantenHeadline.com – Sebelas pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mendaftarkan diri mengikuti lelang jabatan untuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lelang dolakukan menyusul akan pensiunnya dua pejabat eselon IV pada Oktober dan November 2018 ini.

Pejabat yang akan pensiun tersebut adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tata Nanzariyadi dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Firman Abdul Kadir. Selain itu, kekosongan jabatan juga terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), lantaran pejabat sebelumnya, Anwari Husnira telah meninggal dunia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengungkapkan, batas waktu pendaftaran lelang jabatan telah berakhir. Jika dilihat dari jumlah pendaftar sementara, maka masing-masing jabatan telah memenuhi kuorum.

“Setiap posisi jabatan, harus diikuti oleh minimalnya 3 peserta lelang. Jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM diikuti 3 orang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Staf Ahli Bupati masing-masing diikuti oleh 4 orang pendaftar,” papar Fahmi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/5/2018).

Dijelaskan Fahmi, setelah batas pendaftaran ditutup, pada tanggal 30 Mei mendatang akan dilakukan tes. Khusus jabatan Kepala DLH, peserta harus mengikuti asesmen terlebih dahulu di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Mengingat DLH merupakan bidang teknis.

“Mereka yang mendaftar untuk posisi Kepala LH harus melaksanakan asesmen pada tanggal 30-31 Mei di LAN.. Karena LH ini kan bidang teknis. Sedangkan 2 OPD lain hanya akan melewati proses rekam jejak, wawancara, dan tes kesehatan,” kata dia.

Fahmi menjabarkan, meski jadwal pembukaan lelang jabatan dilakukan bersamaan, akan tetapi penempatan masing-masing jabatan tidak dilakukan serentak. Pasalnya, jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM baru akan berakhir pada bulan November. Sementara Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, berakhir bulan Oktober.

“Adapun DLH akan dipercepat, lantaran kekosongan terjadi karena pejabat sebelumnya meninggal dunia. Ditargetkan, pada bulan Juli akan ditetapkan Kepala DLH definitif,” ucap Fahmi.

“Kalau jabatan di Dinas Koperasi dan UMKM, baru akan selesai pada November, sedangkan purna bhakti SAB (Staf Ahli Bupati) pada bulan Oktober. Jadi ketika dua pejabat itu pensiun, maka bisa segera digantikan dengan pejabat yang sudah lulus seleksi. Sehingga tidak terjadi kekosongan dalam waktu yang lama,” sambung mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan itu. (Red-02).

Exit mobile version